SAMPANG – Belasan Pemuda Bangsal Bersatu (PBB) melakukan audiensi dengan wakil rakyat di ruang rapat besar DPRD Kabupaten Sampang, Rabu (22/1) sekitar pukul 12.00 Wib. Di depan Ketua DPRD, mereka menyampaikan temuan dugaan penyimpangan bantuan percepatan Madura.
Di Kecamatan Kedungdung ditemukan institusi pendidikan yang diduga menerima bantuan remab madrasah sekaligus bantuan operasional pendidikan (BOP). Padahal ketentuan penerimaan bantuan tersebut sebagaimana disampaikan Kementerian Agama RI, lembaga yang sudah mendapatkan bantuan rehab tak bisa mendapatkan BOP.
“Keterangan dari Kementerian Agama RI saat datang ke Madura, khususnya di Sampang, itu bahwa jika mendapatkan rehab tidak mendapatkan BOP. Tapi realita, kenyataan di lapangan ada salah satu lembaga dua-duanya mendapatkan bantuan itu juga,” ucap korlap PBB, Ilhas Sulyadi.
Selain itu, bantuan tersebut diduga ditunggangi oleh salah satu partai politik. “Bahkan program ini ditunggangi sama salah satu parpol di sana. Itu kan sama saja hanya mementingkan secara sepihak, apalagi (menjelang) masa pemilu,” terangnya.
Bantuan Siswa Miskin (BSM) juga ditengarai terjadi penyimpangan. Distribusi penerimaan BSM di daerah utama Kabupaten Sampang hingga kini belum tereralisasi. Padahal, akhir tahun 2013 harusnya sudah diterima oleh siswa.
“Seharusnya bulan Desember 2013 harus terealisasikan, tapi sampai tahun 2014 belum cair dan belum ada siswa menerima bantuan BSM,” tuturnya di depan anggota dewan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah menuturkan, dirinya akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait untuk mencari bukti-bukti otentik. “Kami akan memanggil kepada Kemenag terkait indikasi itu sesuai pengakuan dan laporan dari PBB ini,” singkatnya.
Secara terpisah, Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kankemenag Sampang, Syamsuri, mengungkapkan, realisasi BSM terkendala pembuatan buku rekening. Namun, kini proses buku rekening penerima tersebut sudah didistribusikan. Katanya, siswa yang belum menerima BSM dimungkinkan karena buku rekeningnya masih belum selesai.
“Yang belum menerima itu mungkin sisa dari 70 ribu anak penerima yang sudah selesai buku rekeningnya. Hanya 50 ribu rekening sudah selesai, sisanya kalau yang belum cair kemungkinan buku rekening yang belum selesai,” jelasnya.
Terkait partai politik yang menunggangi bantuan percepatan Madura, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Poktren) Kankemenag Sampang, Mawardi, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, membantah jika program BOP dan rehab ditunggangngi partai politik. “Gak benar itu,” ungkapnya.
Ditanya soal adanya penerima bantuan ganda, ia menjelaskan bahwa kuota BOP melebihi jumlah madrasah diniyah (madin). Jumlah madin sebanyak 1.085 lembaga sementara kuoto BOP sebanyak 1.210. “Makanya itu gak bisa, harus ada dua, karena kuoto BOP lebih banyak jumlah madin,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dalam bantuan tersebut. Total jumlah bantuan BOP dan rehab sebanyak Rp 9 miliar. Untuk bantuan BOP per lembaga mendapatkan Rp 7 juta dan untuk bantuan rehap Rp 40 juta per lembaga.
