BANGKALAN – Rencana pemerintah membayar saksi partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang, melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tampaknya membuat sejumlah partai politik malu-malu kucing. Tidak enak dengan rakyat, mereka menolak wacana menggiurkan tersebut. Beberapa parpol peserta pemilu menyayangkan wacana tersebut. Karena masih banyak sektor yang lebih membutuhkan dana negara daripada hanya membayar saksi pemilu.
Ketua DPC PDIP Bangkalan, H Fatkhurrahman mengatakan kendati rencana tersebut cukup membantu parpol dan calon legislatif (caleg). Namun hal itu tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan menggunakan uang negara untuk membiayai para saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat tidak rasional. Sebab masih banyak masyarakat yang sedang terbebani kemelaratan dan musibah yang tentunya sangat membutuhkan uang.
“Sebetulnya kami sebagai caleg dan fungsionaris terbantukan atas wacana tersebut. Akan tetapi hal ini tampaknya tidak harus dilakukan pemerintah, mengingat banyak hal yang lebih penting. Sebaiknya dana ini dialokasikan untuk sektor lainnya saja,” terangnya.
Menurut Fatkhurrahman, sebaiknya dana bagi para saksi sebesar Rp 700 miliar itu yang bersumber dari APBN tersebut dialokasikan kepada rakyat Indonesia yang kini sedang tertimpa musibah. Pertimbangannya adalah pada kseriusan saksi itu sendiri pada saat melaksanakan tugasnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan para saksi juga meminta honor di luar yang diberikan oleh Negara.
“Tidak menutup kemungkinan para saksi akan meminta pada parpol, belum lagi masalah keseriusan para saksi yang akan dipertanyakan juga nantinya dalam mengawal perolehan suara,” tuturnya.
Senada dengan Fatkhurrahman, sekretaris DPC Partai Gerindra Bangkalan, Imron Rosyadi mengatakan wacana pembiayaan saksi oleh negara, dianggap belum saatnya dilakukan. Apalagi hutang yang harus ditanggung Negara lumayan menumpuk. Jangan sampai pelaksanaan pemilu menambah beban Negara.
“Hutang negara ini masih menumpuk, belum sepantasnya negara melakukan hal ini. Sebaiknya dialokasikan untuk anggaran lain yang lebih dibutuhkan masyarakat saja. Dengan jumlah partai yang sekian banyaknya, tentu hal tersebut akan membebani anggaran negara,” tandasnya.
Ditanya mengenai kemungkinan adanya agenda politik terselubung melalui pembiayaan tersebut, Imron mengaku belum menafsirkannya ke arah itu. Sebab tafsiran seperti itu hanya akan menimbulkan persepsi yang berbeda.
“Mengenai kemungkinan hal itu, saya rasa tidak perlu. Yang jelas pendapat saya mungkin belum waktunya saja dengan pembiayaan negara,”ujarnya.
