PAMEKASAN, koranmadura.com – Sejumlah massa dari Dewan Energi Aspirasi Rakyat Jawa Timur (DEAR – Jatim) dan Pusat Kajian dan Pengaduan publik (PKPP) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur dan menolak Fattah Jasin menjadi Wakil Bupati Kota Gerbang Salam, Kamis, 27 Januari 2021.
Korlap aksi, Faisol Dear menyebutkan tidak layak orang yang telah gagal di Pemilihan Bupati Sumenep tersebut menjadi wakil bupati. Sebab, menurutnya ia diduga kuat terlibat kasus dugaan korupsi APBD TA 2015- 20218, yang mentersangkakan Ketua DPRD dan Bupati Tulungagung.
Penolakan tersebut, disampaikan kepada panitia Pemilihan (Panlih) DPRD. “Kami minta Panlih tolak Fattah Jasin yang punya track record buruk tersebut, karena ini bisa mencederai masyarakat Pamekasan itu sendiri. Tolak Fattah Jasin…!” teriak Faisol.
Baca: Tolak Fattah Jasin Jadi Wakil Bupati Pamekasan, Puluhan Massa Teriak Terlibat Dugaan Kasus Korupsi
Selain itu, menurutnya dengan adanya pengusulan mantan Pj bupati Pamekasan itu menjadi calon pergantian antar waktu (PAW) wakil bupati tersebut, maka masyarakat Pamekasn dinilai krisis pemimpin di wilayahnya.
“Kami minta partai koalisi Berbaur memilih wabup dengan kredibilitas dan integritas yang jelas, serta mengenyampingkan politik oligarki,” tegasnya.
Berikut Pernyataan Tegas Massa Aksi dalam Penolakan Fattah Jasin:
- Menolak Fattah jasin sebagai Wabup Kab. Pamekasan atas pertimbangan yang bersangkutan telah digeledah dan diperiksa KPK terkait (dugaan) keterlibatan kasus korupsi APBD Kab. Tulungagung TA 2015-2018 yang mentersangkakan Ketua DPRD dan Bupati Tulungagung.
- Meminta KPK menyelidiki dan mengusut adanya dugaan jual beli jabatan Wabup Kab. Pamekasan.
- Meminta Partai Koalisi Berbaur memilih wabup dengan kredibilitas dan integritas yang jelas, serta mengesampingkan hal-hal yang bersifat politik oligarki.
- Meminta wakil bupati yang berasal dari Kab. Pamekasan dengan pertimbangan kontribusi, rekam jejak yang baik, kredibilitas dan integritasnya.
- KPK segera tangkap Fattah Jasin atas dugaan keterlibatan dalam korupsi APBD Tulungagung dan demi menjadi sebuah pelajaran kepada semua pejabat publik agar jujur, adil, amanat, dan tidak main-main dengan persoalan hukum.
(RED/DIK)
