PURWAKARTA – Indonesia dihadapkan pada ancaman serius kelangkaan pangan. Indikasinya terlihat dari merosot tajamnya kapasitas produksi pangan nasional dan diikuti peningkatan impor. “Sebuah kondisi yang menjerat bangsa ini ke dalam ketergantungan oangan,” ujar Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan Pidato Politik HUT PDI Perjuangan Ke 40 di Waduk Juanda, Jatiluhur, Kamis (10/1).
Menurut kajian Riset Institute for Development of Economics of Finance (Indef), Indonesia akan kembali mengimpor beras sebesar 1,75 juta ton. Jika ini terjadi, Indonesia merupakan importir beras terbesar kedua di dunia. Bukan hanya beras, ketergantungan pada impor pangan lain juga sangat fantastis: kedelai (70 persen), garam (50 persen), daging sapi (23 persen), dan jagung (11,23 persen).
Yang lebih menyedihkan, kata Mega, ketergantungan impor yang semakin ekstrim ini berlangsung dalam situasi dimana harga pangan global semakin menggila. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (ESCAP) yang berkedudukan di Bangkok menyebutkan, cuaca buruk di negara-negara penghasil pangan berakibat pada kenaikan tajam harga sebagian jenis pangan dibandingkan tahun lalu. “Kecenderungan ini tidak boleh dianggap enteng,” ujar Mega mengingatkan.
Sebuah kajian baru PBB menyebutkan harga pangan yang tinggi telah memaksa 19,4 juta orang di Asia-Pasifik hidup miskin. Kini Indonesia kata dia sedang berhadapan dengan resiko ini. Tidak mengherankan jika penambahan secara dramatis porsi APBN untuk program penanggulangan kemiskinan, justru berbuah sebaliknya: kemiskinan tetap bertakhta dengan angkuhnya. “Sebagai bangsa, kita harus berkaca pada keseluruhan sejarah dan imajinasi pembangunan Jati Luhur agar bisa menemukan jalan keluar dari sejumlah persoalan di atas,” imbuh dia.
Mega menjelaskan, peringatan 40 tahun PDI Perjuangan secara sengaja dilaksanakan di Waduk atau Bendungan Jati Luhur. Hal ini bukan saja karena Jati Luhur merupakan bendungan multifungsi pertama dan hingga kini tetap menjadi bendungan terbesar di tanah air. Hal yang lebih substansial justru terletak pada sejarah dan imajinasi besar di balik pembangunan bendungan ini, yang bisa menjadi ilham dalam melangkah ke depan.
Bendungan yang sama juga dirancang sebagai pengendali banjir, khususnya untuk kawasan Bekasi dan Kerawang. Pada saat bersamaan, bendungan ini juga didesain sebagai sumber irigasi persawahan yang mencakup wilayah hingga 242.000 Ha. Hal ini dimaksudkan untuk membawa Indonesia untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) secara ekonomi;menjadi bangsa yang dapat berdaulat dalam pangan. Sayangnya, kapasitas irigasi yang begitu besar, kini tereduksi akibat konversi lahan secara masif, bukan oleh petani, melainkan akibat kecerobohan kebijakan. Di era pemerintahan kolonial Belanda sekalipun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan alih fungsi lahan di Kerawang dan Bekasi. “Namun anehnya, pada era 80-an kita justru merombak dan mengalihfungsikan sentra produksi pangan tersebut,” ujar Mega.
Menurut dia, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun partai yang ke 40 di sini agar tidak lupa, bahwa di sini tersimpan begitu banyak imajinasi tentang Indonesia yang lebih baik; Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur. Di atas segalanya, di bendungan ini, jejak-jejak tekad untuk mencapai imajinasi di atas masih tersimpan rapih. Tekad untuk berdaulat dalam bidang kelistrikan, tekad untuk berdaulat dalam bidang pangan, tekad untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar warga negara akan air baku. Tekad untuk menghindarkan warga negara dari bencana banjir, dan secara umum tekad untuk mengembangkan bekerjanya ekonomi kerakyatan. “Inilah pesan yang ingin PDI Perjuangan sampaikan pada bangsa ini,” tegas Mega.
Pesan ini menjadi krusial bagi Indonesia yang kini dihadapkan pada sejumlah persoalan pelik seperti kelistrikan. Saat ini jelas dia, Indonesia dihadapkan pada kelangkaan air baku di hampir semua kawasan. “Kita dihadapkan pada bencana banjir bandang yang terus saja terjadi. Saya berulang kali mengingatkan, agar bahaya banjir tidak dipandang sebagai peristiwa biasa sehingga menimbulkan sikap “nrimo” bagi yang mengalaminya. Kita wajib melakukan kajian yang mendalam guna melihat peristiwa banjir dalam “dedikasi keilmuan,” jelas dia.
Hal ini penting untuk melihat korelasi antara pemananasan global, kenaikan tinggi muka air laut, dan kebijakan pencegahan apa yang harus diambil. Kenaikan tinggi muka air laut pada saat pasang, harusnya betul-betul diperhatikan guna menyusun kebijakan penataan seluruh sistem irigasi, dan tata ruang, serta penetapan “titik nol baru” terhadap muka air laut, termasuk mempertimbangkan kembali kearifan lokal. “Tidak bisa kita pungkiri, bahwa model rumah panggung yang sangat dominan di sebagian besar wilayah Indonesia, adalah bentuk kearifan local,” pungkas Mega. (gam/abe)
