JAKARTA, Koranmadura.com – Bank Indonesia (BI) memiliki peranan yang sangat strategis. Tugas memastikan tingkat inflasi terkendali adalah urusan yang sangat penting. Pasalnya, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak. Demikian dikemukakan Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya, lanjut Said Abdullah adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri. “Oleh sebab itu, kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting,” tutur Said Abdullah.
Menurut dia, BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara.
Terbaru, sambung Said Abdullah, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Peran ini, tandas Said Abdullah, meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. “Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Bapak Perry Warjio, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah,” tukas Said Abdullah.
Untuk itu, Said Abdullah menyampaikan beberapa pertimbangan ke depan, terkait Gubernur BI. Pertama, harus telah terbangun chemestry antara calon Gubernur BI dengan jajaran KSSK. Sudah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS.
“Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik. Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini,” katanya.
Kedua, Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Indonesia butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 lalu. Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. “BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya,” katanya.
Ketiga, lanjut Said Abdullah, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan.
Keempat, masih kata Said Abdullah, Indonesia juga membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR. Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR.
Kelima. hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, menuurt Said Abdullah, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. “Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan kita belumlah dalam,” ucapnya.
“Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional, tandas Said Abdullah, akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan,” pungkas Said Abullah. (Kunjana)
