JAKARTA, Koranmadura.com – Guna mendorong penyederhanaan persyaratan dan pemrosesan untuk perizinan usaha sekaligus mendorong pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Indonesia fokus memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan penggunaan perizinan usaha berbasis risiko.
Reformasi perizinan berusaha ini diharapkan dapat mendukung pemangkasan rantai birokrasi dalam hal perizinan yang akan menunjang kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi, dimana Pemerintah Indonesia pada tahun 2023 menargetkan realisasi investasi dapat mencapai Rp 1.250 – 1.400 Triliun.
Sebagai sebuah perjalanan panjang, reformasi perizinan berusaha membutuhkan implementasi yang sistematis, harmonisasi peraturan, penyesuaian pelaksanaan proses perizinan usaha baru dan perubahan pemahaman konsep dan peningkatan kapasitas terkait implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator persiapan reformasi regulasi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, bekerja sama dengan Pemerintah Inggris sejak tahun 2019 dalam menyukseskan reformasi perizinan berusaha. Beberapa program kerja sama bersama Pemerintah Inggris antara lain asistensi teknis dalam perumusan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, serta penyempurnaan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko di lapangan, di samping benchmarking pelaksanaan perizinan dan pengawasan berbasis risiko dari Pemerintah Inggris.
Kerja sama Indonesia dan Inggris dalam reformasi regulasi selama tiga tahun ini pun diakhiri dengan peluncuran video materi pembelajaran mandiri untuk perizinan usaha berbasis risiko, Selasa (21/2/2023), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Secara paralel juga diselenggarakan diskusi panel bertema “Tiga Tahun Implementasi Reformasi Regulasi untuk Meningkatkan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha di Indonesia: Peluang & Tantangan”.
“Pemerintah Indonesia menyadari bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko, persyaratan dasar dan persyaratan investasi masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dalam hal sinkronisasi regulasi perizinan usaha, penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS). Selanjutnya, terdapat pula permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, dan peningkatan pemahaman publik yang memadai atas kebijakan Berbasis Risiko,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, seperti dilansir ekon.go.id.
Kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Inggris berperan sangat penting dalam menyukseskan reformasi regulasi dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, serta berharap kerjasama yang baik dapat terus dikembangkan untuk lebih mendorong kemudahan berusaha dan iklim investasi yang baik di Indonesia.
“Pemerintah Inggris telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menciptakan lingkungan peraturan dimana bisnis dapat berinvestasi dan berkembang sambil melindungi warga negara dan lingkungan. Kami bertujuan untuk berbagi praktik terbaik di tingkat nasional dan regional, memperjelas dan mempermudah bisnis untuk mematuhi peraturan – memberikan manfaat terbesar bagi semua orang,” kata Chief Executive of the Office of Product Safety and Standards UK Department for Business and Trade Graham Russell.
Lebih lanjut Graham Russell menyampaikan bahwa pihaknya antusias untuk dalam membantu Pemerintah Indonesia memfokuskan perizinan usaha dan inspeksi untuk mengurangi risiko. “Saya tahu bahwa ini berarti perubahan untuk setiap pejabat dan bisnis yang terlibat. Sangat menyenangkan melihat kemajuan yang luar biasa, perubahan sudah mulai meningkatkan jumlah start-up yang terdaftar secara signifikan dan seiring berjalannya implementasi, saya berharap akan meningkatkan pencapaian Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan,” kata Graham Russell
Kemudian Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matthew Downing dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris telah mendapatkan reputasi internasional sebagai tempat yang baik untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis karena lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi, produk yang kompetitif, pasar tenaga kerja, dan sektor keuangan yang dinamis.
Regulasi sangat penting untuk berfungsinya ekonomi dan semua negara memerlukan lingkungan regulasi yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sehingga bisnis memiliki keyakinan untuk berhasil. Proyek reformasi regulasi Inggris-Indonesia ini bertujuan untuk membantu orang dan pelaku usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi diri mereka sendiri.
“Kesuksesan proyek ini dimungkinkan melalui kemitraan kuat kami dengan Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, kami telah bekerja sama secara erat untuk dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, memodernisasi strategi kami, meringankan beban regulasi, dan memangkas birokrasi. Saya sangat senang merayakan pencapaian luar biasa ini dengan mitra-mitra Indonesia kami,” pungkas Matthew Downing. (Kunjana)
