JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sini lah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023), seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Ia menilai karena masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tutur Kepala Negara.
Selanjutnya, Presiden pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Presiden memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80% -nya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20%-nya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tutur Presiden menegaskan.
Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan pendampingan dan pengawalan, serta sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” ujar Presiden.
Tidak hanya itu, kepada awak media Presiden Jokowi juga mengatakan akan segera mengumumkan transisi dari pandemi Covid-19 menuju ke endemi pada akhir Juni 2023 ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya untuk membahas transisi dari pandemi ke endemi tersebut pada Selasa (13/6/2023) kemarin. Menurut Presiden, pemerintah terus mematangkan berbagai hal sebelum transisi tersebut diumumkan pada akhir bulan ini.
“Ya ini dimatangkan lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang semuanya sudah,” imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah juga terus mendetailkan sejumlah hal terkait transisi pandemi ke endemi, antara lain menyangkut kasus harian, kasus aktif, tingkat vaksinasi, dan sebagainya.
“Ini nanti yang akan didetailkan. Jumlah kasus misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 117, kemudian kasus aktif 10.200-an, vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis, dan lain-lainnya, sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk menuju ke endemi, tetapi kapan diumumkan ini baru dimatangkan seminggu-dua minggu ini,” tutup Presiden. (Kunjana)
