SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menilai pencana bupati akan melakukan pemerataan guru untuk daerah kepulauan hanya sekedar janji politik karena sampai saat ini tak kunjung terwujud.
Dalam rapat pembahasan RAPBD 2012 lalu bersama DPRD Sumenep, Bupati KH A. Busyro Karim mengatakan akan melakukan pemerataan guru untuk daerah kepualauan dengan pertimbangan alamat rumah, dan akan direalisasikan sejak Maret 2012 setelah dilakukan survie.
“Guru asal kepulauan tidak sebanding jumlahnya dari guru daratan,” kata Nur Asyur, kemarin (21/1).
Dia mencontohkan, institusi pendidikan di kepulauan Sapeken yang jumlahnya mencapai 22 sekolah dengan jumlah guru hanya 103 orang. “Jika setiap rombongan belajar itu terdapat 28 murid, dan setiap lembaga terdiri dari 6 rombongan belajar, maka guru yang dibutuhkan mencapai 217 orang,” katanya mencontohkan.
Sedangkan guru di daratan, terutama daerah Kota, sampai kelebihan guru. Jumlah guru dari daratan yang saat ini mengajar di kepulauan Sapeken sebanyak 70 persen.
“Saat ini saja sudah kekurangan tenaga pengajar karena mereka bekerja sip-sipan, dan mereka lebih banyak di darat. Tidak menentunya cuaca, dan ombak besar semakin menjadi alasan mereka untuk tidak kembali ke pulau, “katanya.
Politisi PKS tersebut berharap, ke depan, rekruetmen guru di kepulauan diprioritaskan kepada putra dan putri kepulauan sendiri.
“Agar setiap guru sukwan yang ada dikepulauan segera di PNS-kan. Dengan begitu dapat menyiasati terjadinya eksodus guru kepulauan itu ke daratan,” pintanya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Ahmad Masuni membantah rencana tersebut hanya janji politik. Pemerataan guru akan dilakukan mulai bulan Februari 2013 melalui pengangkatan guru kategori II. Ia mengatakan tidak akan melakukan secara asal-asalan.
“Standar kualifikasi untuk guru kepulauan tetap secara prosedural. Mereka tetap harus lulus ujian kompetensi,” pungkas Masuni. (think/mk)
