SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Kamis (28/8) sekitar pukul 13.00 Wib melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Blok C Pasar Srimangunan. Mereka ditemui Koordinator Kepala Pasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Misnaki Suroso.
Wakil Ketua DPRD Sampang Moh Nasir mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan rencana Pemkab membangunan relokasi sementara bagi pedagang. Namun, penghitungan dana yang akan dilakukan pembangunan perlu diawasi.
“Setuju sekali silakan saja pemkab Sampang membangun relokasi, tetapi dana penghitungannya yang dipermasalahkan apakah nantinya sesuai teknis pembangunan atau tidak,” ucapnya. Pemkab menganggarkan senilai Rp 2 miliar.
Dirinya menjelaskan, rencana pembangunan relokasi sementara perlu diawasi, karena anggaran yang dikucurkan sangat besar. Sementara pembangunan sementara itu terbuat dari bahan triplek.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisnu Prihartono menerangkan, pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk relokasi sementara diambilkan dari anggaran kondisi tanggap darurat atau anggaran dana tak terduga yang bersumber dari APBD 2014.
“Rekanan CV-nya dilakukan dengan penunjukan langsung (PL), karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012,” terangnya, kemarin.
Dikatakan Wisnu, pembangunan relokasi sementara total berjumlah 416, dari 289 lapak dan 127 kios. Ini sesuai dengan jumlah raibnya kios dan lapak pasca kebakaran yang berada di blok C2 Pasar Srimangunan Sampang.
“Ada ukuran tertentu nanti, luas untuk kios berukuran 2×2 meter, sedangkan lapak 1,5×2 meter, akan ditempatkan di depan blok A dan menjamin tidak akan terjadi konflik antar pedagang sudah kesepakatan bersama,” terangnya.
Wisnu menambahkan, tudingan anggota dewan terkait anggaran sebesar Rp 2 miliar hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran tidak benar. Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat Aulia Rahman mengatakan, hal itu hanya menghambur-hamburkan uang.
“Bukan sia-sia, kita membangun relokasi sementara. Untuk membangun permanen nanti di APBD 2015, tapi kami tidak akan membiarkan pedagang nganggur selama 1 tahun,” imbuhnya. RYAN HARIYANTO/MK