SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menyayangkan belum datangnya buku panduan Kurikulum 2013 (K13). Pasalnya, buku panduan itu sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa agar tidak keluar dari substansi K13. Sementara materi yang berbentuk VCD dinilai tidak akan maksimal dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik.
“Selain itu, sekolah harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menfoto copi materi yang ada di VCD. Oleh karena itu, maka perlu disegerakan, agar tidak berdampak fatal terhadap siswa dan guru,” kata Muhammad Suhaidi, anggota DPKS, Selasa (9/9).
Suhaidi menambahkan, adanya keterlambatan buku tersebut merupakan cerminan dari kurang seriusnya pemerintah dalam mempersiapkan implementasi K13. Suhaidi menuding pemerintah terlalu tergesah-gesah dalam mengimplementasikan K13.
Seharusnya, menurut dosen salah satu perguruan tinggi di Sumenep itu, pemerintah mempersiapkan betul segala sesuatunya sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan secara massal, agar tidak berakibat fatal.“Jika buku saja pemerintah sudah tidak bisa menyiapkan, lalu apa yang bisa pemerintah siapkan?” kesalnya.
Suhaidi menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi atas penerapan K13. “Jika memang pemerintah tidak siap menerapkan kurikulum tersebut, sebaiknya tunda dulu. Baru ketika sudah siap, silahkan terapkan,” tegasnya.
Menangapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik, punya alasan tersendiri terkait dengan keterlambatan buku. Menurut Shadik, buku panduang itu terlambat karena CV yang bertanggung jawab atas buku tersebut mengundurkan diri.
“Makanya buku menjadi terlambat. Dan keterlambatan ini bukan hanya terjadi di Sumenep, tetapi di semua daerah. Untuk sementara, setiap lembaga pendidikan telah diberi CD. CD itu kemudian perlu di-print out dan diperbanyak,” terangnya.
Disinggung soal alasan pengunduran diri CV tersebut, Shadik mengaku tidak tahu. Namun demikian, pemerintah pusat saat ini sudah mencari pengganti CV yang mengundurkan diritersebut. (9/9). FATHOL ALIF/SYM
