BANGKALAN – Sejak dulu pemerintah telah berupaya memberantas buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional dengan jumlah anggaran yang sangat besar, namun hingga tahun ini buta aksara masih diketahui sangat tinggi, termasuk di Madura. Makin banyak dana dikeluarkan untuk pemberantasan buta aksara, jumlah buta aksara seharusnya berkurang dan terentaskan, namun justru yang terjadi tak kunjung habis.
Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tahun 2013 menyebut 424.272 masyarakat Madura masih belum bisa membaca dan menulis alias buta huruf. Ini mengindikasikan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang diselenggarakan Pemerintah selama ini telah gagal dan hanya bernilai proyek untuk menghabiskan anggaran. Maka wajar apabila buta aksara sejak dahulu hingga kini tak juga tuntas diberantas.
Oleh karena itu, butuh keseriusan lembaga terkait untuk peningkatan kemampuan masyarakat. Pemerintah harus serius menyelenggarakan program KF, jika memang tidak main-main dalam mengentaskan jumlah penderita buta aksara. Bahkan diperlukan ada control yang sangat ketat dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengguliran dananya, agar tidak terjadi penyimpangan.
Secara umum, di Jawa Timur yang masuk dalam kategori daerah yang masih terdapat jumlah buta huruf ada 11 kabupaten. Namun, secara khusus, di Madura seluruh kabupaten masih menyisakan penduduk buta huruf, sehingga tak heran penyandangan daerah tertinggal masih melekat kuat di daerah Madura.
Untuk penderita buta aksara Sumenep menempati posisi pertama, yaitu sebanyak 138.261 orang pada tahun 2013. Kemudian disusul kabupaten Sampang yang Jumlahnya mencapai 131.441orang. Urutan ketiga dengan jumlah penderita buta aksara ditempati kabupaten Bangkalan 87.065. Sedangkan, terendah penderita buta huruf berada di kabupaten Pamekasan, hanya berjumlah 67.505 orang.
“Itu merupakan data yang berasal dari Dinas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Di Bangkalan Program KF pada tahun 2014 masih belum dilaksakan, dan sudah dilakukan MoU dengan penyelenggara,” kata Achmad Mustakim, Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Bangkalan.
Dia menjelaskan, meski di daerah Jawa timur hanya 11 kabupaten yang dinyatakan masih memiliki penderita buta aksara, bukan berarti kabupaten lain tidak begitu. Sebab, penderita buta huruf ini lumrah terjadi pada kabupaten yang sedang berkembang. Apalagi, masyarakat dengan lingkungan pedesaan.
“Ada tapi tidak banyak. Itu berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pusat. Untuk yang di Madura Bangkalan menempati nomor ketiga dengan jumlah penderita buta aksara. Tertinggi disandangkan ke kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Dia pun tidak tahu pasti mengenai proses pendataan yang telah ditetapkan pusat. Sebab, kaitannya dengan Badan Pengelolaan Statistik (BPS) yang mempunyai data lebih banyak. Bangkalan pun disebutkan oleh BPS pada tahun 2010 jumlah penderitanya sebanyak 125.030 jiwa. Dengan capaian penurunan hingga tahun 2013 sebanyak 87.065 jiwa.
“Alhamdulilah ada penurunan. Kita juga susah untuk mengetahui data dari BPS. Karena kaitannya dengan pemerintah pusat. Sebab, mereka lebih tertutup,” terangnya.
Program pengentasan buta aksara tersebut sudah bergulir sejak lama. Sebab, kaitannya dengan harapan pencapaian sumber daya manusia yang lebih baik. Mengingat keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan semacam ini. Jumlah pengurangan yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi target Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2015.
“Berbeda dengan kabupaten lain, Bangkalan cukup unik, karena penyelenggaranya banyak berbagai kalangan. Sehingga dibutuhkan formulasi yg baik, sehingga hasilnya pun maksimal,” paparnya. MOH RIDWAN/RAH
