BANGKALAN – Setelah resmi dilantik menjadi presiden RI ke-7, janji Joko Widodo yang dikeluarkan saat kampanye mulai ditagih oleh masyarakat. Salah satunya janji mengenai Indonesia sehat yang pernah diutarakan. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin masih belum maksimal.
Meski pemerintah sudah memberlakukan UU-SJSN melalui lembaganya BPJS. Namun, hal itu dinilai masih belum optimal. Apalagi, ada beberapa aturan yang kurang mendukung masyarakat miskin, sehingga perlu perbaikan di bidang kesehatan, agar benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi-JK harus peka terhadap persoalan kesehatan masyarakat lebih-lebih setelah diberlakukannya UU-SJSN melalui lembaganya BPJS,” kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jatim, Ardiansyah, saat berada di Bangkalan, Selasa (21/10).
Menurutnya, banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan BPJS. Janji Jokowi tentang Indonesia Sehat harus dijadikan program unggulan. Selama ini program kementerian kesehatan lebih pada upaya kuratif dan rehabilitatif. Kedepan, pemerintahan baru ini lebih pada upaya promotif dan preventif. Salah satu jalannya adalah aktifkan desa siaga dan menteri kesehatan yang ahli di bidang kesehatan masyarakat.
“Serta harus punya kepedulian yang tinggi terhadap warga miskin. Sehingga bisa mewujudkan Indonesia Sehat dan tidak ada lagi pasien dari kalangan masyarakat miskin terlantar,” terangnya. (MOH RIDWAN/RAH
