SUMENEP – Azasi Hasan terpental sebagai bakal calon bupati/wakil bupati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasalnya, namanya tidak termasuk dalam nama yang akan direkomendasikan ke DPP PPP.
DPC PPP Kabupaten Sumenep akan merekomendasikan HM Sahnan dan Zainal Abidin sebagai bakal calon bupati, serta Dewi Kholifah dan Moh. Subaidi sebagai bakal calon wakil bupati kepada DPP PPP.
Pada Rapimda PPP Sumenep, Kamis (9/4), tiga kandidat bakal calon dari partai berlambang ka’bah itu, yaitu Sahnan, Zainal Abidin, dan Azasi Hasan, menyampaian visi-misi di hadapan peserta rapat pimpinan daerah (rapimda) PPP setempat.
Ketua DPC PPP Sumenep KH. Baharuddin mengatakan, PPP diskualifikasi Azasi Hasan karena beberapa hal. Selain persoalan administrasi, juga berdasarkan dari suara kader partai. Bahkan Bahar mengaku, saat rapat internal finalisasi kandidat yang akan diusulkan ke DPP, terjadi ketegangan antar pimpinan dan peserta. Termasuk banjir instruksi. Namun, akhirnya Azasi tersingkir dari perebutan tiket PPP.
“Pimpinan rapat sebenarnya ingin mempertahankan, namun kita semua harus mengikuti hasil rapat dan musyawarah dengan kader partai. Sebab suara mereka adalah suara mutlak,” katanya saat dikonfirmasi.
Ketika ditanya alasan yang jelas kenapa PPP mendiskualifikasi Azasi, Bahar tidak menjelaskan secara jelas. Cuma dia mengatakan bahwa kader punya pertimbangan lain kenapa hasil rapat internal pada Rapimda 1 itu mendiskualifikasi Azasi. Kini, empat kandidat, segera diusulkan oleh PPP ke DPW, kemudian akan ditentukan oleh DPP PPP. “Insya Allah minggu ini akan diusulkan,” jelas Bahar.
Bersih
Sementara itu, pengamat politik Madura asal Sumenep, Fathorrahman MD mengatakan bahwa calon pemimpin Sumenep mendatang itu memang harus bersih dan suci dari segala kasus tindak pe-nanda apa pun. Tidak boleh lecet sedikitpun. Sebab ia akan menjadi pemimpin. Pemimpin harus memberikan teladan bagi masyarakat.
“Harus dilihat secara jelas apakah si calon pemimpin ini punya rekam jejak yang bagus atau malah tersandung kasus hukum. Misalnya, dia bersih dari kasus KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) kasus-kasus yang lain,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa Sumenep butuh pemimpin yang bersih, dan tidak tersandera oleh kasus hukum. Masyarakat harus segera mengantisipasi jika ada calon pemimpin yang berpotensi tersandera kasus hukum jika nantinya menjabat. Termasuk juga, partai harus selektif ketika ada calon yang mendaftar. Maka rekam jejak calon harus ditelusuri ke akar-akarnya, biar tidak memilih mantan narapidana.
“Jadi, Sumenep ke depan butuh pemimpin yang kuat dan bersih, dan tak tersandera kasus hukum. Jika seorang calon bupati sudah tersandera kasus hukum, maka demokrasi telah terce-derai. Bahkan bisa-bisa menjadi preseden buruk bagi tegaknya keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.
Mengerucut kepada beberapa calon yang muncul di Sumenep, bahkan berembus kabar ada partai yang telah mendiskualifikasi gara-gara tersandung kasus hukum, kata Fathor, itu langkah yang tepat. “Seperti yang saya katakan tadi, partai dan masyarakat harus ikut menilai calon pemimpin untuk daerahnya. Lebih-lebih parpol, biar tidak memilih kucing dalam karung,” tegasnya.
Apalagi jika calon kepala daerah itu nyata-nyata telah berbuat salah dan pernah berurusan dengan hukum. “Rakyat pasti mikir, siapa yang akan memilih calon pemimpin yang pernah tersandera kasus hukum. Apalagi partai, mereka tidak akan mengambil risiko harus mengusung calon pemimpin yang rekam jejaknya jelek. Pasti semua partai tidak mau, karena ini politik, bukan sekadar panggung drama,” katanya.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Azasi harus berurusan dengan hukum lantaran menggelapkan mobil mewah berjenis Marcedez Bens seharga 200 juta. Akibat dari perbuatan-nya, hakim PN mengganjar mantan cabup 2010-2015 itu dengan 6 bulan penjara.
(SYAMSUNI)
