PROBOLINGGO – Luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo, nampaknya benar-benar di manfaatkan untuk meningkatkan investasi daerah. Bahkan, dalam waktu dekat Pemkab Probolinggo akan melakukan upaya kerjasama dengan pihak BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pemerintah pusat untuk mendongkrak investor.
Hal itu dikatakan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, kepada wartawan, Senin (25/5).
Menurutnya, langkah itu ditempuh setelah pihaknya sudah menentukan tata ruang pembangunan di masing-masing daerah yang ada. Salah satunya tentang penataan wilayah industri. Daerah yang di pilih berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tongas, Leces dan juga Paiton.
”Ketiga wilayah tersebut, sebagai kawasan industri untuk menarik para investor mengembangkan insvestasinya,”tandas Dewi Korina.
Sebelumnya pemkab, kata Dewi Korina, tidak memiliki daerah yang menjadi zonasi kawasan industrialisasi. Dalam pembangunan kawasan industri, daerah perlu membuat pemikiran dan pemetaan kawasan. “Karena tidak bisa dipungkiri indutri dalam waktu jangka panjang akan terus berkembang,”katanya.
Dia menambahkan, sebelum para investor tertarik untuk berinvetasi, pemkab Probolinggo, sudah harus menyiapkan lokasi yang akan dikembangkan untuk kawasan industri. “Pembangunan tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan dana yang berasal dari negara. Partisipasi pihak ketiga, seperti pihak swasta juga perlu untuk di rangkul bersama,” tegas Dewi Korina.
Di sisi lain, upaya untuk mewujudkan daerah dalam pengembangkan investasi, pihaknya sudah mengajukan kerjasama dengan pihak BKPM untuk bisa membatu dalam medatangkan investor masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo.“Dalam waktu dekat BPKM akan turun ke Kabupaten Probolinggo,” ucapnya.
Salah satu investor, lanjut dia, sudah mulai mengajukan konsep pengambangan industri ke pihaknya. Pihaknya tidak mempermasalahkan, siapapun yang akan masuk menanamkan investasi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Sebelum para investor melakukan pengembangan usaha, kita akan melakukan penilaian terlebih dahulu dengan melibatkan satuan kerja terkait,”papar Dewi Korina.
(MAHFUD HIDAYATULLLAH)
