SUMENEP – Puluhan anggota Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Desa/Kecamatan Guluk-Guluk meminta eksekutif dan legislatif menghentikan pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan raskin ke desanya.
Demikian disampaikan puluhan pemuda saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep Jalan Dr. Cipto dan Kantor DPRD Jalan Trunojoyo, Selasa (9/6). Demonstran tiba di depan Kantor Pemkab sekitar pukul 10.00 WIB.
Koordinator lapangan aksi Imam Hanafi mengatakan, kalaupun sejumlah bantuan pemerintah itu dicairkan untuk pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun hanya akan dinikmati oleh segelintir orang.
“Sebelum proses hukum terkait penyelewengan raskin oleh Kepala Desa Guluk-Guluk Moh. Iqbal selesai, maka peme-rintah tidak boleh mencairkan, baik ADD, DD dan raskin untuk Desa Guluk-Guluk. ADD dan DD tahun sebelumnya tidak terea-lisasi untuk pembangunan desa, karena diduga hanya dinikmati segelintir orang,” tandasnya.
Ia meminta pemerintah membuat nota kesepahaman dengan pihaknya untuk tidak mencairkan ADD, DD dan raskin. Pasalnya, menurut Imam, terkait dengan pencairan raskin, pihak Gudang Bulog Sumenep sudah siap untuk tidak mencairkannya.
Asisten Ekonomi Pemba-ngunan Setkab Sumenep, Hery Koentjoro Pribadi yang menemui massa mengatakan, khusus persoalan raskin yang terjadi di Guluk-Guluk, pihaknya menye-rahkan penuh proses hukumnya ditangani oleh kejaksaan.
Sedangkan terkait tuntutan agar pemerintah menyetop pencairan ADD, DD dan raskin, mantan Kepala Dinsos itu menyampaikan bahwa dirinya masih akan membicarakan hal itu dengan tim. “Kita tidak bisa langsung membuat nota kesepahaman tanpa dibicarakan dulu bersama tim,” tukasnya.
Pantauan Koran Madura, puluhan pemuda itu sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi. Aksi saling dorong itu bermula saat pihak Pemkab yang menemui barisan aksi memilih kembali masuk ke halaman kantor sebelum memberi kepastian terhadap tuntutan pemuda agar pemerintah membuat nota ke-sepahaman untuk tidak mencairkan ADD, DD dan raskin.
Temui Wakil Rakyat
Sementara di depan gedung DPRD, demonstan meminta dewan serius mengontrol kasus dugaan penggelapan raskin oleh Kades Guluk-Guluk yang telah merugikan negara sebesar Rp 5 miliar. “Dewan jangan hanya gertak sambal dalam masalah ini,” tegas Imam.
Di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumenep sebelah utara, barisan aksi ditemui oleh dua anggota Komisi I DPRD, Jhoni Tunaidi dan Zulfah. Jhoni Tunaidi menyampaikan siap mengawal kepentingan masyarakat. “Kami akan tetap mengawal kepentingan rakyat,” pungkas politisi Demokrat itu.
(FATHOL ALIF/MK)
