BANGKALAN, koranmadura.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bangkalan, Imron Rosyadi mengatakan saat ini DPRD sedang menyoroti Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), karena banyak program yang menjadi kegiatan pemerintah pusat belum diakses oleh dinas tersebut.
”Berdasarkan hasil kunjungan kami di Kementrian Kelautan, di sana banyak program untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya nelayan. Namun, dari program yang ada, tak satu pun program yang bisa dimanfaatkan Bangkalan,” kata Imron.
Dia menilai, tidak pro aktifnya lembaga yang menangani masalah kelautan menjadi alasan yang paling utama. Pemerintah pusat sudah menyediakan banyak program pemberdayaan, tetapi tak ada satu pun yang disentuh oleh Pemda Bangkalan.
Saat dikonfirmasi, Kepala DKP Bangkalan Hadari mengaku sudah berupaya menyampaikan usulan program kepada Kementerian terkait. Bahkan usulan mengenai program pemberdayaan dan bantuan sarana prasarana nelayan sudah masuk di kementerian.
”Kita sudah lakukan upaya itu ke kementrian. Malah Bangkalan menjadi kabupaten pertama yang melakukan ekspose. Untungnya, pengajuan program waktu itu dilakukan sebelum Musrenbang nasional dilakukan, sehingga usulan yang dilakukan ada harapan bisa terakomodir pada tahun 2016,” ungkapnya.
Akan tetapi, hasil yang akan diperoleh bergantung sepenuhnya pada penilaian pusat. Beruntung jika usulan program dari Bangkalan bisa terakomodir dalam APBNP. Sebab, bulan April waktu lalu DKP telah melakukan ekspose di Kementerian.
”Memang, kita belum melakukan hearing dengan Dewan terkait ekspose yang sudah kita lakukan. Nanti, akan kami lakukan komunikasi,” ungkapnya.
(MOH RIDWAN/RAH)
