PAMEKASAN, koranmadura.com – Pelaksanaan Pilkades serentak tinggal 14 hari lagi. Akan tetapi hingga saat ini, dana pilkades itu tak juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat angkat bicara, mendesak pemkab Pamekasan agar segera menurunkan dana pilkades tersebut sangat dibutuhkan.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) belum bisa berbuat banyak untuk menyiapkan kebutuhan Pilkades serentak, karena hingga detik ini anggaran yang sudah diploting di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) senilai Rp 3,9 miliar itu tak kunjung dicairkan oleh Pemkab, padahal pelaksanaannya sudah di depan mata.
Ia menambahkan, hampir semua P2KD mengeluh terkait anggaran yang dibutuhkan tak kunjung cair. Bahkan mereka bontang-banting mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan pelaksanaan Pilkades tersebut.
“Kami minta kepada Pemkab segera mencairkan dana tersebut supaya P2KD segera berkerja dan menyelesaikan kebutuhannya sebelum pelaksanaan Pilkades berlangsung,” kata Ismail pada Koran Madura, Senin (2/11).
Selain itu, Ismail juga meminta kepada P2KD mengajukan taksasi anggaran sesuai kebutuhan kepada panitia kabupaten agar dilakukan verifikasi kebutuhan Pilkades yang dijauhkan tersebut.
“Di samping kami mendesak Pemkab segera mencairkan dana pilkades. Kami juga mendesak P2KD segera mengajukan permohonan taksasi anggaran sesuai kebutuhan di bawah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bapemas-Pemdes Pamekasan, Ach Faisol melalui Kabid Pemdes Sunato mengakui anggaran Pilkades serentak belum dicairkan. Namun saat ini sudah tahap proses pencairan. “Saat ini sudah tahap pencairan. Dalam waktu dekat dipastikan sudah cair,” kilahnya.
Dia menegaskan tidak bisa mencairkan dana tersebut kepada P2KD tanpa ada rancangan anggaran biaya (RAB) Pilkades, karena dikhawatirkan anggaran tersebut diselewengkan.
“Sebelum kami mencairkan, P2KD harus mengajukan RAB ke Panitia Kabupaten dan akan diverifikasi apakah sesuai kebutuhan dan jumlah penduduknya. Makanya, kami tidak sembarangan mencairkan dana tersebut karena khawatir disalahgunakan,” bebernya.
(RIDWAN/RAH)
