BANGKALAN | koranmadura.com – Penerapan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dicanangkan oleh Kemendagri 2016 belum ada kejelasan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan mengaku masih belum menerima instruksi apa pun dari pemerintah pusat terkait program tersebut. “Belum ada intruksi apa pun dari pemerintah pusat. Biasanya ada laporan dari Dirjen Jawa Timur kalau ada program. Tetapi sampai saat ini masih belum ada,” terang Rudiyanto, Kepala Dispendukcapil Bangkalan, Senin (25/1).
Dia mengaku, belum mengetahui mekanisme secara umum terkait pembuatan KIA. Kalau memang akan diberlakukan seperti itu, maka dia mendukung dan akan melayani setiap pengurusan KIA. Selain itu merupakan terobosan program baru pemerintah, juga sebagai bentuk kelengkapan statusnya semenjak dilahirkan. “Kami belum mengetahui bentuk mekanismenya seperti apa. Namun, yang jelas kami siap melayani program pemerintah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat tentang pemberlakuan kartu identitas anak tersebut. Sangat penting untuk mengetahui status anak ,terutama untuk mengurangi angka anak jalanan. Oleh sebab itu, pihaknya sangat menyetujui t program pemerintah itu.
KIA sebagai bentuk perwujudan dari kemandirian anak dalam mengakses pelayanan publik. Program itu mengajarkan anak sejak dini memiliki identitas hingga kelak menginjak dewasa beralih pada e-KTP. Tidak hanya itu, KIA juga berguna untuk pendaftaran sekolah, transaksi keuangan, dan lain-lain.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, Abdurrahman mengatakan KIA memang penting, karena kartu identitas anak hingga kini belum ada. Akan tetapi, e-KTP jauh lebih penting karena peminatnya sampai saat ini masih sangat minim. Banyak warga yang belum memiliki e-KTP.
“Sama-sama penting. Tapi yang harus didahulukan adalah e-KTP yang notabene itu identitas wajib yang harus dimiliki warga negara,” ujarnya.
Meskipun begitu, dirinya tetap mendukung program Kemendagri tersebut. Dia berharap program tersebut tidak hanya sebatas wacana proyek, melainkan harus terrealisasi. Agar kedepannya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kartu identitas lebih tinggi.
“Intinya program seperti itusangat bagus. Saya mengapresiasi. Saya berharap pelaksanaannya harus merata dan tidak hanya sebatas wacana proyek saja,” paparnya.
(YUSRON/RAH)
