PAMEKASAN | koranmadura.com – Wacana pemisahan manajemen produk air minum merk Adeni dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah disetujui semua pihak sejak pertengahan 2013 lalu. Namun hingga saat ini langkah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan itu tak kunjung terealisasi, karena masih berkutat pada persoalan kajian.
Rencana pemisahan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih dalam satu manajemen itu muncul setelah PDAM dinilai belum banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal Adeni bergerak di bidang produksi dan penjualan air kemasan. Sehingga muncul gagasan untuk memisahkan keduanya. Kendati sama-sama bergerak pada kebutuhan air, orientasi bisnisnya berbeda. Adeni murni bisnis dengan mencari keuntungan. Sementara PDAM masih lebih mengedepankan nilai sosial.
Manajemen keduanya tidak bisa sejalan, karena Adeni harus dikelola secara manajemen bisnis yang professional, bukan dikelola dalam manajemen PDAM.
Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, Basri Yuliato tidak banyak memberikan penjelasan kemajuan yang dijalankan pada wacana pemisahan tersebut. Kendati demikian, pihaknya menyatakan saat ini masih menunggu hasil kajian akademik. Akan tetapi, hingga saat ini kajian akademik itu masih belum dilakukan. Bahkan Pemkab Pamekasan belum menunjuk lembaga apa pun untuk melakukan kajian dan audit pada BUMD tersebut. Dengan demikian, pemisahan Adeni dari PDAM bisa dibilang tak serius.
“Kemungkinan kajian itu dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur atau lembaga akuntan publik yang akuntabel di bidangnya. Tapi, sampai sekarang masih belum ada lembaga yang ditunjuk untuk itu, karena belum ada pembicaraan yang serius,” kata Basri.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan kajian akademik harus difokuskan pada kinerja PDAM dalam mengelola dua usaha itu selama ini. Jika ditemukan PDAM tidak mampu mengelola dua tugas sekaligus, keduanya akan dipisahkan.
Selain itu,harus ada evaluasi secara menyeluruh di tubuh PDAM, termasuk kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan Adeni selama ini. Bahkan jika perlu bisa dilakukan perombakan. “Baik pada bidang pengelolaan dan teknik pemasaran. Agar jika terjadi misahan tidak muncul masalah baru bila pola manajerial dan SDMnya tetap orang yang sama. Karean Adeni itu murni mencari keuntungan,” kata Hosnan.
Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii juga merespons positif wacana yang menginginkan pengelolaan Adeni dan PDAM dipisah. Bahkan pihaknya merasa perlu untuk melakukan pemisahan tersebut. “Dipisah itu lebih baik. Karena memang orientasi bisnisnya berbeda. Sama melakukan bisnis. Tapi PDAM harus lebih mengedepankan nilai sosialnya. Saat ini kita masih menunggu kajian dan telaah staf, agar nantinya keduanya berjalan dengan lebih baik,” kata Bupati Achmad Syafii.
(ALI SYAHRONI/RAH)
