PROBOLINGGO | koranmadura.com – Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolingggo, dihadang polisi saat memasuki kantor Walikota Probolinggo. Apalagi, saat menyampaikan aspirasi, microphone yang digunakan aksi diambil polisi. Hal itu menambah kemarahan mahasiswa.
Aksi ini dilakukan untuk menuntut penutupan tempat hiburan malam, yang kian marak beroperasi di wilayah Kota Probolinggo. Padahal, pengurus wilayah Nadhlatul Ulama Jawa Timur, telah melayangkan surat rekomendasi kepada Pemkot, guna menutup tempat hiburan sejak enam bulan lalu, Senin (1/2).
Massa selanjutnya terlibat aksi dorong, sebelum akhirnya berhasil ditenangkan kembali. Namun, karena kecewa aspirasinya terbendung, massa melampiaskan kekecewaan dengan membakar kayu dan sampah di badan jalan pantura tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, depan halaman kantor Walikota.
Setelah aksi dapat diredam, lima perwakilan mahasiswa menemui Walikota Hj. Rukmini, yang diwakili Sekdakot H.Johny Hariyanto, di dampingi Kepala Bakesbangpol Linams, Didik, Kasatpol PP, Suhari Wasis Ismoyo, Kepala BPMPP, Paeni Effendi, beserta perwakilan Polres Probolinggo Kota, Kompol Kasman.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Probolinggo, Fadjar Ilyas, menyampaikan tuntutan kepada walikota Hj. Rukmini agar mendukung penuh surat dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
“Kami meminta pemerintah harus lebih tegas menyikapi tempat-tempat hiburan malam, dan mencabut ijin dan menutup hiburan malam, serta surat ijinnya dipublikasikan,” tegasnya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Sekdakot, H. Johny Hariyanto, mengucapkan terima kasih atas atensi penyampaian informasi dari Komisariat PMII Cabang Probolinggo.
“Perlu disampaikan surat PWNU dan PCNU sudah kami jawab, tanggal 21 Mei 2015 yang intinya menyikapi hiburan malam. Kita Sudah bertindak sesuai aturan tidak semerta-merta mengambil tindakan. Ada tahapannya bagi yang melanggar diberikan peringatan,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemkot Probolinggo telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), ormas-ormas islam, beserta Forum Komomunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Pertemuan itu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dari hasil pertemuan sudah ada tindak lanjutnya. Terhadap hiburan malam yang melanggar diberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah (Perda). Terakhir kalau tidak juga dindahkan oleh pemilik hiburan malam, diambil tindakan tegas sampai penutupan, seperti JJ. Royal,”kata Sekdakot Johny Hariyanto.
Lebih jauh, Sekdakot Johny Hariyanto, mengatakan, pihaknya melihat perbuatan maksiat sangat mengganggu. Apalagi, pasca penutupan Dolly yang akhirnya menyebar keseluruh Jawa Timur, termasuk Kota Probolinggo.
“Setiap saat Sapol PP dan dibantu aparat Polres Probolinggo Kota, melakukan sidak secara tertutup agar tidak terjadi hal –hal yang tidak diinginkan. Yang betul-betul melanggar dikenakan sanksi sesuai aturan. Jika pelanggaran dilakukan secara akumuluasi akan ditindak secara tegas sampai penutupan tempat,”tuturnya.
Di tempat lain, Kepala Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perijinan (BPMPP), Paeni Effendi, mengatakan, atensi Komisariat PMII Cabang Probolinggo, khususnya terkait hiburan malam, mengucapkan banyak terima kasih.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini, menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU), Perda Nomor 9/2010, dan Perwali Nomor 43/2015 tentang Perda Nomor 9/2010 terkait pengawasan dan pengendalian hiburan malam.
“Regulasi sudah dibuat, tinggal mengimplementasikan dilapangan. Dalam konteks penegakan menjadi tugas Satpol PP dan Polres Probolinggo Kota. Dua lembaga itu menjadi satu kesatuan untuk menindak hiburan malam yang keluardari aturan,”kata Paeni Efendi.
Paeni Efendi menambahkan, jika tahap teguran ketiga tidak diindahkan maka segera akan diambil tindakan tegas untuk melakukan penutupan. Seperti tuntutan masalah ijin JJ Royal, peringatan dan menutup sementara ijin dengan alasan status badan usahanya yang lama sudah berbadan hukumbelum selesai.
Tak hanya itu, hiburan karaoke Ayang, dikarenakan posisinya berada strategis di kawasan pendidikan terus dilakukan pengawasan dan pengendalian.
“Teguran satu Pop City Karaoke dan Ayang Karaoke sudah dilayangkan. Sekarang sudah tidak dikeluarkan ijin baru untuk usaha hiburan malam. Intinya pemkot melaksanakan pengawasan dan pengandalian secara utuh,”jelas Paeni Efendi.
Usai mendengarkan penjelasan dari Sekdakot dan Kepala BPMPP, perwakilan Komisariat PMII Cabang Probolinggo, langsung meningggalkan ruangan dan mendampingi perwakilan pemkot menyampaikan hasil pertemuan.
Tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut, masa langsung bergerak melakukan treatikal di depan halaman pemkot. Selanjutnya, masa bergerak ke Gedung DPRD Kota Probolinggo, untuk menyampaikan tuntutan.
Lima tuntutan itu meliputi, DPRD secara kelembagaan yang diisi wakil-wakil rakyat juga harus turut serta mendukung gerakan menutup tempat hiburan malam di Kota Probolinggo.
Selain itu, merubah dan memperketat UU tentang hiburan malam, pemantauan DPRD kepada ekskutif terkait kebijakan-kebijakan tempat hiburan malam. Begitu juga Perda terbaru tentang hiburan malam harus dipublikasikan kepada masyarakat, dan setiap sidang paripurna terkait hiburan malam harus diukut sertakan juga ormas-ormas yang ada.
Setelah menyampaikan tuntutannya, kemudian massa dengan tertib meninggalkan gedung DPRD Kota Probolinggo, dengan aman dan tertib.
(M. HISBULLAH HUDA)
