SUMENEP | koranmadura.com – Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menargetkan wisata Gili Labak sudah harus menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) mulai tahun ini. Oleh sebab itu, dia minta agar master plan pengembangan pulau tersebut segera dirampungkan.
Fauzi menilai Gili Labak merupakan destinasi wisata paling digandrungi masyarakat, baik lokal maupun luar daerah bahkan manca negara. Hanya saja dia menyayangkan karena selama ini belum ada PAD.
Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Bang Uji itu meminta kepada Disbudparpora agar penyusunan master plan pengembangan Gili Labak segera dirampungkan. Sehingga tahun ini sudah ada PAD yang masuk dari Gili Labak. “Tahun ini sudah harus ada,” tegasnya, Rabu (2/3).
Menurut Bang Uji, pengembangan Pulau Gili Labak sebagai destinasi wisata harus dilakukan secepatnya. Jangan menunggu di lokasi itu banyak sampah. Apalagi sampai batu-batu karang yang menjadi keindahan alam bawah lautnya hancur karena dibentur parahu, mengingat di sana belum ada tambat labu.
Namun, meski penyusunan master plan tersebut perlu disegerakan tetap harus dilakukan secara maksimal. Gili Labak harus didesain sebagus mungkin agar betul-betul mampu menarik minat masyarakat serta memberi kesan tersendiri kepada para pengunjung. “Sehingga ada keinginan untuk kembali lagi,” ujar Fauzi.
Tak cukup sampai di situ, pasca pengembangan harus diikuti promosi yang maksimal juga. Sebab jika tak dipromosikan dengan baik, masyarakat tetap mengira Gili Labak tetap dibiarkan. “Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik dengan media,” sambung lelaki yang juga pernah menjadi jurnalis itu.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melalui Sekretarisnya, Abd. Rahman Riadi mengungkapkan bahwa secara umum Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), termasuk Gili Labak, masih akan disusun tahun ini.
Rencananya, proses lelang untuk penyusunan RIPPDA tersebut masih akan dilakukan pada triwulan kedua tahun ini. Setelahnya akan diikuti dengan penyusunan fisibility studi pengembangan pulau itu. “Penyusunan RIPPDA itu memang harus dilelang karena anggarannya di atas Rp 50 juta,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sufiyanto mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran ini tidak belum ada anggaran untuk pengembangan Gili Labak.
Namun, pihaknya memastikan akan menganggarkannya di perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti. “Insya Allah, realisasi pengembangannya setelah PAK,” tukas mantan Humas Pemkab Sumenep itu.
(FATHOL ALIF/MK)
