BANGKALAN | koranmadura.com – Pendataan ulang identitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 18 Kecamatan oleh Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas Pemdes) Kabupaten Bangkalan menemukan banyak anggota BPD fiktif. “Temuan ini mengungkap praktik curang oknum kepala desa,” kata Kepala Bappemas Pemdes Bangkalan Ismet Efendi, Senin (16/5).
Awalnya, kata Ismet, pendataan dilakukan untuk membenahi sistem pembayaran honor anggota BPD sebesar Rp 1 juta per bulan. Jika sebelumnya honor anggota BPD disalurkan melalui kepala desa, maka mulai tahun ini disalurkan langsung ke rekening masing-masing anggota. “Ini respons kami setelah mendengar anggota BPD mengeluh tak pernah dapat honor, padahal kami rutin membayar,” ujar dia.
Pendataan dilakukan dengan cara menelusuri arsip Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Anggota BPD di tiap desa. Saat itulah, ada seorang warga yang namanya tercantum dalam SK, namun dirinya tidak pernah merasa ditunjuk jadi anggora BPD oleh kepala desanya.
“Jadi modusnya, kepala desa mendaftarkan nama si A tapi waktu dilantik orang lain yang datang. Jadi, jatah honor si A diduga diambil oknum kades,” ujar dia.
Modus lainnya, masih kata Ismet, oknum kepala desa tidak melaporkan bila ada anggota BPD-nya pergi merantau ke luar negeri atau meninggal dunia. Padahal mestinya, kata dia, mereka yang merantau dan meninggal harus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). “Orangnya sudah meninggal, tapi honornya tetap kami bayar melalui kades,” dia menerangkan.
Ismet menambahkan, BPD fiktif ditemukan pada banyak desa. Namun dia enggan merinci nama-nama desa tersebut. Kendati demikian, pihaknya tidak ingin memperpanjang masalah tersebut hingga ke ranah hukum. Dia berjanji berbagai temuan itu akan jadi bahan pemerintah untuk terus membenahi sistem pemerintahan di tingkat desa. “Ke depan honor perangkat desa pun tidak akan kami bayar lewat kades, tapi langsung ke masing-masing rekening,” ungkap Ismet. (ALMUSTAFA/RAH)
