PAMEKASAN | koranmadura.com – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, meningkatkan ekonomi masyarakat masih perlu dipertanyakan. Salah satu buktinya, Pemkab mengabaikan pembentukan koperasi berbasis kelompok yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Legislator mengusulkan pembentukan koperasi berbasis kelompok untuk pemberdayaan setiap kelompok di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan itu bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hanya saja, usulan itu terkesan tidak penting bagi Pemkab sehingga sampai saat ini tidak ada respons postif.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Madura, Hosnan Ahmadi. Menurutnya, selama ini kelompok masyarakat seperti kolompok tani (Poktan), kelompok pengajian dan kelompok masyarakat lainnya belum tersentuh program-program pemberadayaan. Padahal, di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) program pemberdayaan masyarakat terprogram terutama di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM.
“Pada pembentukan koperasi berbasis kelompok ini, pemkab hanya cukup memfasilitasi koperasi di masing-masing kelompok serta dorongannya, setelah itu biar anggota kelompok itu yang menjalankan,” kata Hosnan Ahmadi, Senin (6/6).
Dia menjelaskan usulan tentang pembentukan koperasi di setiap kelompok sudah lama diinformasikan kepada eksekutif. Hanya saja sampai detik ini, belum juga ada kejelasan. Menurutnya, pembentukan koperasi sebenarnya bergantung pada kondisi di lapangan. Namun masih butuh peran serta pemerintah setempat dari segi pendanaan.
“Pembentukan koperasi itu diarahkan pada kebutuhan kelompok. Misalkan di situ ada kolompok dari petani maka harus diupayakan di kelompok itu dibuat koperasi. Sehingga lebih mudah mendapatkan permodalan tanpa beban yang berat,” jelasnya.
Di samping itu berdirinya koperasi di setiap kelompok diyakini akan mempu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di bidang perekonomian. Bahkan keutuhan koperasi tersebut akan terjaga dengan baik.
“Kami hanya mengusulkan bagaimana kelompok-kelompok yang ada entah itu Poktan maupun kelompok pengajian, dan lainnya ada koperasinya supaya program pemberdayaan masyarakat berjalan,” bebernya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap Pemkab setempat lebih serius dalam meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat karena berdasar kondisi lapangan, selama ini masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan masih saja kebingungan dalam urusan permodalan.
“Sebenarnya hal ini sudah kami bicarakan dengan eksekutif. Agar memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada di bawah. Paling tidak diberdayakan. Karena sudah mapan, lantaran sering ketemu, berdiskusi bersama dan segala macamnya,” urainya.
Sementara itu, kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan, JhonYulianto belum memberikan respons karena saat dikunjungi ke kantor dinasnya yang bersangkutan tidak ada. Bahkan ketika dikonfirmasi via telepon yang bersangkutan tidak merespons meski bernada aktif. (RIDWAN/RAH)
