PAMEKASAN | koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengancam akan mengeluarkan rekomendasi rekanan yang kinerjanya tidak baik masuk daftar hitam. Ancaman blacklist rekanan nakal ini dianggap sudah saatnya diturunkan karena seringkali ditemukan pengerjaan proyek fisik infrastruktur dengan kualitas sangat rendah.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Khosairi mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan pengerjaan proyek fisik yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitranya, biar hasilnya mempunyai kualitas bagus. Kalau kinerja proyek itu tak juga ada perbaikan, makan tidak ada jalan lain, blacklist harus dilakukan.
Menurutnya, pada tahun lalu pengecekan ke lapangan baru dilakukan setelah pengerjaan selesai atau kondisi 100 persen. Mulai tahun ini peninjauan akan dilakukan mulai pengerjaan berjalan 50 persen. Apabila ditemukan ada kualitas yang kurang, bisa langsung diperbaiki oleh rekanan.
“Kalau tidak mau memperbaiki pekerjaannya nanti rekanan yang bersangkutan, kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati untuk masuk daftar hitam (blacklist) biar ke depannya tidak mendapatkan kegiatan lagi, karena yang memberikan sanksi itu tetap eksekutif,” kata Imam.
Sebaliknya, jika rekanan punya etika baik untuk melakukan perbaikan terhadap pekerjaannya, maka pihaknya cukup menyampaikan ke SKPD pengguna anggaran untuk memberikan teguran, sehingga tetap bisa mengikuti lelang proyek infrastruktur di tahun depan.
Politikus PKB ini menjelaskan masih ada rekanan yang kadang bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi proyek. Akibatnya hasil pekerjaannya cepat rusak. Meskipun begitu, pihaknya terkesan menutup rapat nama-nama rekanan yang dinilainya nakal.
Dia beralasan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data dari lapangan dan melakukan penilaian terhadap proyek yang telah dikerjakan, baik kegiatan di tahun anggaran 2015 maupun kegiatan yang kini sedang dikerjakan.
Jika dalam kajian Komisi III itu ditemukan hasil proyek yang buruk, yang harus bertanggungjawab adalah pihak rekanan sebagai pihak yang melaksanakan proyek. Sebelum terjadi pengerjaan proyek yang berkualitas rendah pada kegiatan proyek 2016 ini, pihaknya bersama anggota dewan di Komisi III DPRD Pamekasan, akan membuat agenda rutin meninjau pekerjaan infrastruktur yang baru mulai dan sedang berjalan.
“Kami tidak hanya akan fokus pada kegiatan-kegiatan dengan anggaran besar, semuanya kami upayakan bisa terpantau. Makanya nanti akan kami atur kegiatan sidak (inspeksi mendadak) ke titik pelaksanaan proyek,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/RAH)
