SUMENEP, koranmadura.com – Rencana pengadaan kapal laut besar yang sempat mencuat pada tahun 2014 lalu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan dilakukan pengadaan pada tahun 2017 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan (Diahub) Kabupaten Sumenep, Mohammad Fadillah mengatakan, pengadaan kapal yang baru dan besar kemungkinan akan terealisasi pada tahun 2017 mendatang. Sebab, pengadaan kapal tersebut harus dilakukan pengajuan ulang.
Sebemnya, pengajuan pengadaan kapal direncanakan akan dilakukan pada tahun anggaran 2016 atau setelah ditetapkannya kepala daerah definitif. Sebab, proyek pengadaan kapal tersebut termasuk proyek multiyears. ”Kalau pengajuannya di 2016, maka realisasinya tahun 2017,” katanya.
Desain kapal tersebut sudah dilakukan pada tahun 2014. Saat ini tim sedang merancang rencana secara umum nanti baru melakukan konsultasi dengan menggandeng Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ”Memang kalau desainnya sudah ada. Itu sebagai salah satu acuan nantianya,” tegasnya.
Mantan Kepala BPBD Sumenep itu mengatakan, dirinya sedang melakukan kajian soal anggaran yang ada. Sebab, dikhawatirkan anggaran yang tersedia sebelumnya tidak mencukupi. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan baku yang dibutuhkan. “Kami akan lihat dulu nanti, apa harus menambah lagi atau tidak,” ungkapnya.
Pada tahun 2014 lalu, pemerintah daerah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 27 miliar untuk pengadaan kapal baru yang bersumber dari dana Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 18 miliar, dan Rp 9 miliar bersumber dari dana APBD tingkat II Sumenep.
Sayangnya, meskipun dana yang dibutuhakan sudah dianggarkan, rencana tersebut harus ditunda. Sebab, jabatan kepala daerah setempat berakhir pada bulan Oktober 2015. Sehingga apabila dilanjutkan, proyek tersebut dikhawatirkan terjadi polemik yang sampai melawan hukum.
“Kami harap Pemerintah Daerah tidak main-main dalam pengadaan kapal ini. Karena sangat dibutuhkan dan menjadi persoalan yang urgen bagi semua warga kepulauan,” kata Badrul Aini, anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, asal Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. (JUNAIDI/MK)
