SURABAYA – Melihat banyaknya masalah dan persoalan pada Ujian Nasional (UN) tahun 2013 membuat banyak kalangan masyarakat yang menyikapi dan menyoroti hal tersebut. Bahkan, ada wacana jika UN di ganti dengan UN Berbasis Daerah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, UN Tahun 2013 ini di Surabaya sarat dengan kendala dan persoalan. Mulai dari keterlambatan jadwal pelaksanaan, tertukarnya lembar soal, kurangnya lembar soal hingga boleh di foto copy dengan jumlah tak terbatas, sampai dengan beredarnya bocoran lembar kunci jawaban. “Banyak sekali persoalan pada UN kali ini, dan ini harus menjadi evaluasi sehingga tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutya,” ungkap dia, Jumat (26/4).
Dirinya menghimbau kepada pemerintah pusat untuk meniadakan ujian kelulusan siswa yang berbasis nasional yaitu UN. Karena, UN hanya bisa dilaksanakan dengan maksimal di kota-kota besar saja. Karena selain transportasi untuk distribusi yang mudah, siswa di kota-kota besar juga dimudahkan dengan banyaknya Lembaga Bimbingan Belajar (LBB).
“Ya mungkin hanya di kota-kota besar saja UN bisa maksimal, kalau di daerah-daerah bagaimana?, disana persoalannya lebih kompleks,” tutur dia.
Atas dasar kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti UN dengan Ujian Nasional Daerah (UNDA). Menurutnya, ujian berbasis daerah ini bisa menjadi solusi dari UN tahun 2013 yang penuh dengan persoalan.
“Ujian Nasional Berbasis Daerah lah yang bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan UN tahun ini,” usul dia.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini memaparkan, jika Ujian Nasional Berbasis Daerah lebih punya kompetensi untuk uji kelulusan siswa. Hal ini karena Ujian Nasional Berbasis Daerah lembar soal yang disodorkan ke siswa tidak flat seperti UN selama ini.
“Kalau Ujian Nasional Berbasis Daerah kan memakai azaz otonomi daerah, jadi untuk soal yang akan disodorkan ke siswa menjadi kebijakan masing-masing daerah, jadi soal tidak flat seperti selama ini,” papar dia.
Dirinya menegaskan, jika Kota Surabaya siap untuk menjalankan Ujian Nasional Berbasis Daerah. Hal ini karena APBD Kota Surabaya untuk alokasi anggaran pendidikan mencapai 205 lebih, jauh lebih besar di banding alokasi anggaran murni pendidikan dari APBN yang hanya sekitar 8%.
“Yang jelas, kita sudah siap untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Daerah mulai dari Walikota yang sebelum sekarang ini,” pungkas dia. (wan/ara)
