SURABAYA – Janji Pemprov Jatim untuk mencairkan Tunjangan Presatsi Pendidik (TPP) bagi ribuan guru Non PNS, ternyata hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sebelumnya telah berjanji pencairan akan diberikan pertengahan April, namun hingga akhir bulan tidak kunjung diberikan.
Hal ini membuat banyak pihak yang mempertanyakan komitmen dan keseriusan Pemprov Jatim menjalankan Program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan para guru.
Saat ini TPP yang belum dicairkan oleh Pemprov Jatim ialah TPP guru non PNS per November 2012 hingga Maret 2013. Artinya Pemprov Jatim belum mengucurkan TPP ribuan guru non PNS selama lima bulan terakhir.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Surabaya, Erwin T. S.pd. Dirinya mengakui, jika sampai saat ini belum menerima TPP. Padahal, TPP tersebut sangat diharapkannya, mengingat gaji guru non PNS yang diterimanya masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Belum, sampai saat ini saya belum menerima TPP,” ugkap dia. Minggu (28/4).
Ia menambahkan, jika belum turunnya TPP bisa mempengaruhi pada proses belajar mengajar. Hal ini beralasan karena TPP tersebut sangat membantu financial guru non PNS yang menerima gaji dibawah UMR.
“Kalau molor terus kita berangkat ngajar bagaimana?, gaji kan masih dibawah UMR, ya habis untuk dapur dirumah,” keluh dia.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, juga menegaskan hal yang sama. Pihaknya juga mempertanyakan alasan kenapa sampai saat ini Pemprov Jatim belum mencairkan anggaran TPP tersebut. “Guru-guru swasta ini kan sudah melakukan kewajibannya dengan melengkapi data-data, mulai dari sertivikasi hingga Nomor Registrasi Guru (NRG), terus nunggu apa lagi, TPP ini kan hak mereka,” ujar dia.
Bahkan pihaknya juga mendapatkan laporan, jika ada guru non PNS yang belum mendapat TPP mulai dari Tahun 2011. “ada yang lapor ke kami jika tahun 2011 mendapat TPP, terus setelah itu tidak mendapat kembali TPP sampai sekarang, ini yang harus kita pertayakan,” tegas dia.
Bahkan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini menduga, ada kepentingan politis dibalik molornya pencairan anggaran TPP guru non PNS.
“Biasanya diturunkan lewat moment-moment tertentu, seperti Pilgub, Pileg, maupun Pilpres,” duga dia. (wan)
