SUMENEP, koranmadura.com – Hingga triwulan keempat tahun 2016, masih banyak desa di lingkungan kabupaten Sumenep belum menyetorkan realisasi dana desa (DD) tahap pertama. Sehingga pencairan DD tahap kedua masih belum bisa dilakukan hingga detik ini.
Data di Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) Kabupaten Sumenep menunjukkan, dari 330 desa di 27 kecamatan masih tersisa 93 desa belum menyetorkan laporan realisasi DD tahap pertama. Jumlah tersebut tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.
“Jadi data (laporan realisasi DD, red) yang masuk kepada kami masih 237 desa. Sementara sisanya belum ada,” ungkap Kepala BPMP dan KB Kabupaten Sumenep, Ach. Masuni, kepada wartawan, Rabu 9 November 2016, di kantornya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku belum bisa menyampaikan laporan realisasi DD tahap pertama yang sudah diterima itu pada Pemerintah Pusat. Sebab untuk DD harus disetorkan secara bersamaan, berbeda dengan alokasi dana desa (ADD) yang meski tidak bersamaan, tetap bisa dicairkan untuk tahap kedua.
BPMP dan KB menargetkan semua desa yang belum menyetorkan hasil realisasi DD bisa menyelesaikannya sebelum tanggal 15 November 2016 mendatang. Sebab di tanggal itu, semua laporan realisasi DD tahap pertama akan diserahkan pada Pemerintah Pusat.
Satu minggu dari tanggal diserahkannya semua laporan tersebut, Masuni berkeyakinan anggaran DD tahap kedua sudah bisa dicairkan. “Makanya, saya minta kepada semua kepala desa yang belum menyelesaikan laporannya untuk segera (menyelesaikan),” tambahnya.
Menurut dia, keterlambatan desa menyetorkan laporan realisasi DD tahap pertama ini karena kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum terlalu memadai. Sehingga pihaknya mengaku akan terus mengoptimalkan sosialisasi kepada para aparatur desa. “Mungkin nanti sosialisasinya tidak lagi di kabupaten. Tapi tim akan datang langsung ke kecamatan-kecamatan,” pungkasnya. (FATHOL ALIF/RAH)
