SAMPANG, koranmadura.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang mengatakan, terjadinya OTT seperti di wilayah Kecamatan Kedungdung ditengarai karena ada pemotongan dana untuk pembuatan SPj.
“Kami berharap kepada pihak kecamatan untuk tidak menerima pembuatan Spj dari desa, sehingga tidak terjadi OTT seperti kemarin,” pinta Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Hodai kepada awak media, Kamis, 8 Desember 2016.
Ia meminta pengguna anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak setengah hati merealisasikan dana tersebut. “Kami minta pengguna anggaran itu (DD dan ADD) untuk tidak ragu-ragu merealisasikannya. Bukan karena telah terjadi OTT, semuanya malah jadi takut. Kan kasian masyarakat yang menjadi dampaknya,” ucap
Katanya, selama menjalankan amanah tanpa keluar dari koridor, maka realisasi penggunaan anggaran dua dana tersebut tidak akan bermasalah seperti terjadinya OTT baru-baru ini. “Selama tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku, maka jangan dibuat trauma OTT untuk menjalankan kesejahteraan rakyat itu,” terangnya.
Kata Hodai, adanya OTT yang ramai dibicarakan masyarakat saat ini sebaiknya dijadikan bahan introspeksi mulai dari pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. “Kami tegaskan, realisasikan dana itu sebagaimana mestinya berdasarkan APBDes atau pengusulan masyarakat,” harapnya. (MUHLIS/MK)
