SUMENEP, koranmadura.com– Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur untuk memperbaiki sistem keuangan desa terus dilakukan. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, sejak tahun 2017 ini pemerintah daerah setempat akan menerapkan sistem online.
Semua laporan keuangan, baik program dana desa (DD) yang bersumber dari APBN ataupun alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD tingkat II harus mengikuti sestem tersebut agar lebih transparan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ali Dafir menjelaskan, pemerintah daerah akan menyiapkan aplikasi yang bisa diakses oleh semua Kepala Desa di Sumenep. Aplikasi itu diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). “Pengelolaan keuangan desa nanti akan memakai sistem,” katanya.
Kehadiran Aplikasi Siskeudes sebagai langkah kongkrit untuk memberikan kemudahan, utamanya bagi kepala desa saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Pengelolaan keuangan itu nantinya akan didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, kedepan tidak ada lagi Kepala Desa yang tidak transparan dalam mengelola keuangan desa. “Kami telah berkirim surat bagaimana pengelolaan keuangan desa lebih transparan,” jelasnya.
Kendati demikian, sebelum menerapkan aplikasi itu, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada semua aparatur desa, guna menyiapkan aparat desa dalam menjalankan sistem tersebut. Sebab menurutnya, baru kali ini aplikasi Siskeudes diterapkan di Sumenep.
Besaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep nyaris mencapai Rp400 miliar, rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.142.398 dan anggaran DD Rp271.773.005.000. Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 lalu yang hanya Rp336.904.292.398.
Bantuan itu akan disalurkan kepada 330 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan, wilayah kepulauan maupun daratan. Dengan peningkatan tersebut, tahun ini besaran bantuan yang bakal diterima setiap desa di atas satu miliar. “Desa harus dikawal, tidak ada yang hrus ditutupi. Bagaimana transparan kepala desa membuka kepada masyarakat,” tegasnya. (JUNAIDI/BETH)
