SURABAYA – Rencana Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dengan rencana Pemkot Surabaya meminta bantuan dana untuk penutupan lokalisasi Dolly ternyata tidak disetujui oleh DPRD Surabaya. Bahkan, kalangan legislator yang duduk di Komisi D DPRD Surabaya menilai, upaya walikota Surabaya ini sebagai usaha mencari sensasi.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika rencana Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk bertemu Presiden SBY terkait penutupan Dolly dianggap terlalu berlebihan, karena masalah penutupan tempat lokalisasi sudah ditangani oleh kementrian Sosial (Kemensos).
“Kalau soal itu saya anggap walikota hanya mencari sensasi semata. Rencana itu tidak perlu karena sudah ditangani Kemensos,” ungkap dia. Minggu (26/5) kemarin.
Dirinya menambahkan, jika seharusnya walikota lebih berkonsentrasi terhadap persiapan dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Bahkan, pihaknya menganggap sikap walikota terkesan sangat arogan dan memaksakan memaksakan kehendak kepada bawahannya, karena untuk menutup lokalisasi tersebut Pemkot Surabaya belum mempunyai persiapan yang matang.
“Bukannya kita tidak mengapresiasi usaha Walikota. Namun persiapannya harus matang, jangan asal tutup saja. Saya melihat persiapannya tidak ada sama sekali bahkan terkesan amburadul,” tambah dia.
Politisi asal partai yang berlambang Banteng Moncong Putih ini memaparkan, jika sebenarnya alokasi anggaran untuk penutupan lokasasi sebesar Rp. 10 miliar itu cukup, asalkan Pemkot Surabaya mempunyai persipan yang maksimal.
“Ini kan terkesan dananya kurang dan berat. Coba libatkan semua elemen aktivis pemberdayaan perempuan yang ada, pasti bisa berjalan maksimal,” papar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha menyarankan, untuk penutupan Dolly harus dikomunikasikan dengan daerah lainnya. Hal ini beralasan, karena para Pekerja Seks Komersial (PSK) harus diterima kembali ke daerah asal sehingga potensi untuk kembali lagi bisa ditekan.
“Ya harus dikomunikasikan ke daerah asal. Kepala daerahnya harus berkomitmen memberikan pekerjaan dan bertanggung jawab agar tidak kembali,” saran dia.
Sebelumnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, rencananya untuk bertemu Presiden SBY tidak berlebihan, karena pihak Kemensos sendiri menilai anggaran untuk penutupan lokalisasi Dolly dan Tambak Asri memang terbilang besar.
“Hitungan (Tambak Asri) dengan Dolly Rp 10 miliar lebih. Menurut Kemensos anggaran itu berat, mudah-mudahan ketemu Presiden, minta tambahan untuk kopensasi para PSK,” kata dia singkat. (wan)
