MADIUN – Anggaran operasional pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur 2013 untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Madiun mencapai Rp 2,9 miliar.
“Jatah anggaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo, kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), dana sebesar itu akan digunakan untuk beberapa item, di antaranya adalah honor kepanitiaan dan pembelian alat tulis kantor (ATK).
Selain itu, lanjutnya, anggaran tersebut juga untuk menunjang kebutuhan operasional lain, rapat, dan kebutuhan anggota panwaslu di tingkat kecamatan hingga desa.
Widodo menjelaskan, secara prinsip, sistem pengawasan yang dilakukan panwaslu pada Pemilukada Jawa Timur nantinya akan sama dengan pemilihan bupati atau Pemilukada Kabupaten Madiun.
Hal tersebut telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam rangka pengawasan pemerintah daerah termasuk di dalamnya mengatur soal pemilukada.
Guna memperlancar tugasnya dalam Pemilukada Jawa Timur, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya dengan menggelar bimbingan teknik pemutakhiran data pemilih bagi seluruh panitia pengawas lapangan (PPL) yang ada di wilayahnya.
“Bimbingan teknik tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan PPL dengan keterampilannya di lapangan sehingga pemutakhiran data pemilih nantinya terjamin dengan baik,” terang dia.
Diharapkan dengan bimbingan tersebut, PPL dapat bertugas dengan baik, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa masuk dalam daftar pemilih. Demikian juga dengan warga yang tidak memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
Pemilukada Jawa Timur 2013 rencananya akan digelar pada 29 Agustus mendatang. Sejumlah bakal pasangan calon telah muncul dalam Pemilukada Jatim mendatang. Di antaranya adalah pasangan petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang diusung Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKNU, PKS, Hanura, dan aliansi parpol non parlemen. Bambang DH-Said Abdullah yang diusung PDIP, dan Khofifah-Herman Suryadi yang diusung PKB dan tujuh parpol non-parlemen. (ant/rah)
