SUMENEP – Pemeriksaan rohani untuk bakal calon legislatif (bacaleg) yang diikuti ratusan bacaleg 2014 di Sumenep di RSUD dr. Moh. Anwar tidak gratis. Para bakal calon wakil rakyat itu harus membayar. Baiya yang harus dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 300 ribu. Itu diduga untuk membayar tenaga medis dari luar daerah.
Informasi yang dirangkum Koran Madura, bacaleg yang mengikuti tes rohani itu sebanyak 377 orang. Perorang membayar Rp 300 ribu. Dengan begitu, dana yang terkumpul dari bacaleg itu sekitar Rp 113.100.000. Namun, dana yang didapatkan rumah sakit pelat merah itu hanya Rp 7.500.000. Keterangan dari RSUD, dana yang didapat sekitar Rp 8 juta.
Kecilnya dana yang didapat rumah sakit itu karena sebagian rupiah dari bacaleg itu masih diberikan kepada oknum RSUD. Yakni, tidak sepenuhnya antara dokter spesialis jiwa dengan rumah sakit. Diduga oknum RSUD itu masih meminta bagian dari setoran para bacaleh dimaksud.
Salah satu bacaleg M. Ramzy menjelaskan, pihaknya tidak mengerti soal mahalnya dana yang dibayar, tapi dampak untuk rumah sakit tidak besar. ”Kalau kami untuk kebutuhan rumah sakit tentu tidak masalah. Ini malah diduga mengalir ke oknum. Ini kan sangat ironis,” ujarnya.
Politisi Hanura ini menuturkan, kalau mengalir ke oknum tentu ini diduga sebagai bentuk penyimpangan. Sebab, tidak mungkin kalau dokter spesialis langsung dibayar sekitar Rp 100 juta-an. ”Jadi, ini kami ada kejanggalan. Makanya, ini perlu ada transparansi dari RSUD. Supaya dana itu jelas,” tuturnya.
Tidak hanya itu, terang Ramzy, prosedur kerjasama yang dibangun dengan dokter ini yang perlu dibuka ke publik. Sebab, yang namanya kerjasama harus saling menguntungkan. Kalau begitu, memperkaya orang, bukan lembaga namanya. ”Untungnya rumah sakit kan sedikit. Jadi, indikasi kuat ada main mata oknum di sini,” ucapnya datar.
Ramzy menuturkan, sesuai perda yang namanya kerjasama atau MoU (Memorandum of understanding) biasanya dengan kepala daerah bukan dengan Direktur. ”Makanya, RSUD harus terbuka, biar public tidak curiga. Bayangkan ini baru untuk kesehatan rohani, untuk Jasmani Rp 175 ribu,” ungkapnya.
Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Fitril Akbar membantah adanya aliran dana ke oknum rumah sakit. Dana dari sisa yang diberikan ke rumah sakit Rp 8 juta semuanya langsung diberikan ke dokter spesialisnya. ”Silahkan di kroscek saja ke dokternya biar jelas,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, sebenarnya pihaknya hanya menyiapkan tempat saja. Masalah dana semuanya langsung ke dokter. ”Intinya, bagi kami begitu. Kami hanya dapat 8 juta saja. Sebenarnya dokternya yang minta per orang 300 ribu, bukan kami. Ini sudah ada kesepakatan dengan KPU dan parpol. Tidak ada yang mengalir ke petinggi RSUD,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, untuk masalah kerjasama memang tidak harus dengan kepala daerah, sebagai sudah menjadi BLUD. Itu sesuai dengan permendagri no 61/2007 tentang BLUD. ”Kami berhak melakukan kerjasama, cantolannya itu. Dana yang kami terima salah satunya untuk sewa tempat,” ungkapnya. (yat/mk)
