PAMEKASAN – Puluhan aktivis Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) Pamekasan, Selasa (18/6), melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mereka merupakan gabungan dari lima elemen mahasiswa dan pemuda, yaitu Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar), Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam), Gerakan Pemuda Ronggosukowati (GPRS), dan Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja).
Aksi dilakukan dengan menggalang tanda tangan yang dibubuhkan pada kain putih sepanjang 110 meter yang dibentangkan di sisi selatan kawasan Monomen Arek Lancor Pamekasan.
Dalam aksinya, para mahasiswa dan pemuda ini sambil berorasi mengecam rencana penaikan harga BBM serta mengajak masyarakat yang melintas untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan. Masyarakat yang keberatan dengan rencana penaikan harga BBM ini langsung membubuhkan tanda tangan dengan sukarela.
Siti Makkiyah, salah satu pengendara yang berpartisipasi menandatangani penolakan itu mengatakan rencana penaikan harga BBM ini dinilai memberatkan masyarakat meski sudah disiapkan kompensasi oleh pemerintah.
Namun ia menilai kompensasi itu hanya sebagai iming-iming kepada masyarakat, karena kompensasi itu tidak akan membawa dampak positif terhadap masyarakat bawah. Ia juga khawatir dana kompensasi itu hanya untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu karena rawan diselewengkan seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu.
“Saya sepakat ditolak, saya punya anak sekolah dan kuliah di luar kota. Sampai sekarang biaya pendidikan tetap mahal, kalau BBM masih dinaikkan lagi, bisa mati saya,” katanya.
Dalam aksi penggalangan tanda tangan kali ini, aktivis MPM mencegat sejumlah pejabat setempat yang mengendarai kendaraan plat merah. Beberapa di antaranya nampak kesal dengan membunyikan klakson, serta tidak mau membuka kaca dan tidak mau turun dari mobilnya.
Namun karena mahasiswa tak kunjung bergeser dari depan kendaraan, sejumlah pejabat itu akhirnya membubuhkan tangan. Kondisi sempat menimbulkan kemacetan arus lalulintas di jalur itu, meski tidak berlangsung lama.
Juru bicara aksi Zaini Wer Wer mengatakan penolakan terhadap penaikan harga BBM yang akan segera diberlakukan ini menjadi suatu keharusan, karena alasan pemerintah dinilai tidak berdasar dan cenderung membohongi rakyat.
Menurutnya, tidak seharusnya pemerintah menaikan harga BBM karena masih ada sektor lain yang bisa digarap untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seperti menaikan pajak kendaraan serta pajak-pajak yang yang tidak menambah penderitaan masyarakat kecil.
Ia menilai kebijakan pemerintah ini tidak populis dan layak dipertanyakan. Sebab alasan untuk mengurangi beban hutang negara dinilai tidak rasional karena masih memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem).
“Saya pikir ini pembodohan untuk memuluskan rencana busuk pemerintah, yang pada akhirnya akan menambah penderitaan rakyat. Makanya selama masih ada celah tetap kami tolak,” katanya.
Sementara itu, Direktur Kalam Pamekasan, Elmanduro mengatakan pemerintah harus memahami kondisi masyarakat yang akan menanggung beban cukup berat jika subsidi BBM ini dikurangi apalagi dicabut. Ia menilai rencana pemerintah ini tidak pro rakyat sehingga harus ditolak bersama.
Ia menduga rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini sebagai langkah pemerintah untuk menghapus subsidi BBM yang tak lepas dari intervensi pihak asing untuk menguasai sektor minyak dan gas (migas), dari hulu ke hilir. Padahal, migas yang terkandung di bumi Indonesia seharusnya dikuasai negara dan dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.
Setelah menggalang tanda tangan di Arek Lancor, MPM berencana untuk melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Pamekasan Rabu (19/6) hari ini. Selanjutnya, mereka akan berangkat bersama ke Jakarta untuk menyampaikan hasil penolakan tersebut. (uzi/muj/rah)
