SURABAYA – Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saat ini dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Surabaya terbilang molor atau lambat. Padahal, pembahsan LKPJ tahun anggaran 2012 seharusnya dilakukan pada awal Mei lalu. Bahkan, kalangan legislator dan anggota Pansus menilai LKPJ Pemkot Surabaya masih terkesan tidak berkualitas atau asal-asalan.
Hal ini diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Pemkot Surabaya, Blegur Prijanggono. Dirinya mengatakan, jika dalam draft LKPJ Pemkot tersebut tidak ada pembanding hasil, sehingga akan terlihat bagus-bagus saja. Padalal, sampai saat ini proses pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya lebih mengutamakan kuantitas dari pada kualitas.“Betul, Pemkot masih lebih mengutamakan kuantitas daripada mengutamakan kualitas pembangunannya. Sehingga jumlah program pembangunannya yang dikebut, tapi kualitasnya kurang memperoleh perhatian,” ungkap dia. Selasa (18/6).
Dirinya menambahkan, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terbilang terlambat dalam menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Surabaya dan LKPJ Pemkot Surabaya. Selain itu, dalam draf yang diserahkan Walikota ke Pansus di DPRD Surabaya isinya masih tidak berkualitas atau asal-asalan.“Jika melihat draft yang diserahkan Walikota ke Pansus, bisa dibilang seperti itu,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan, oleh Staf Ahli DPRD Surabaya, Prof. Eko Sugitario. Dalam pandanganya ke Pansus saat pembahasan LKPJ Pemkot Surabaya mengatakan, jika LKPJ Walikota tersebut lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas. Selain itu, draft LKPJ tersebut tidak adanya pembandingnya, sehingga menjadikan tim ahli kesulitan dalam melakukan penilaian.
“Suatu laporan kinerja kalau tidak ada pembanding tentu hasilnya semuanya baik, itu yang terjadi dalam LKPJ Walikota Surabaya. Padahal, kalau ada pembandingnya, pasti diketahui mana yang kurang baik dan mana yang sudah baik,” papar dia.
Dirinya juga menjelaskan, jika dalam draft LKPJ Walikota tersebut juga tidak menyebutkan sisi kendala apapun dalam setiap program yang dijalankan. Semua program yang dijalankan laporanya sukses dan berhasil tanpa kendala. Seperti program pendidikan yang berhasil menerima dan menampung semua anak usia sekolah sehingga tidak ada anak yang putus sekolah. Padahal, jika dilihat dari sisi keberhasilan terkait kualitas dari program pendidikan tersebut masih terbilang nol besar. Contohnya, seperti hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA. Dimana Surabaya masih kalah dengan daerah lain. Bahkan, urutannya berada di urutan ke-9 dari daerah lain. “Itu salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi,” ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyatakan, keberadaan item pertanggungjawaban Walikota menunjukan kemunduran kinerja. Misalnya soal penanganan banjir. Dirinya memaparkan, jika Pemkot Surabaya menargetkan tinggi genangan maksimal 20 cm, dan capaian penangananya setinggi 19 cm. Itu artinya, lebih buruk dari target 2011. Karena di 2011 target tinggi genangan 20 cm, dan progres penanganan 18 cm. “Soal upaya Pemkot menangani banjir di Surabaya, justru menunjukan ada kemunduran kinerja soal penanganan banjir. Saya melihat ada tolak ukur kinerja penanganan banjir yang terlihat rancu,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Surabaya tahun anggaran 2013 dan LKPJ Pemkot Surabaya tahun anggaran 2012 yang derahkan Walikota, Tri Rismaharini masih dibahas oleh Pansus DPRD Surabaya. Padahal, seharusnya LKPJ tersebut diserahkan dan di bahas pada awal Mei yang lalu. (wan/kas)
