SURABAYA- Rencana Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (RAPBN-P) yang dalam sidang Paripurna anggota DPR RI mengesahkan adanya perubahan terkait persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat untuk dihapus. Niscaya, kenaikan BBM pun nantinya tidak akan terelakan. Namun, mengenai hal ini beberapa partai pun menolak keras dengan adanya rencana Pemerintah melalui pertimbangan anggota DPR RI itu.
Wakil Ketua Partai Gerindra DPD Jatim, Hendro T. Subiyantoro, menuturkan, bahwa pengesahan peruhan APBN akan berimbas pada kesengsaraan rakyat. APBN tidak memiliki asaz yang kuat, sebab, melihat dari asumsi APBN sendiri menunjukan bahwa lebih Pro atau bijak terhadap kebijakan asing. Hal ini, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak mentah di Dunia malah terpengaruh dengan adanya kenaikan harga BBM Internasional.“ Asumsi APBN sendiri telah menyepakati menyesuaikan terhadap kebijakan asing. Maka, dari itu setiap ada kenaikan BBM Internasional harga BBM Indonesia juga harus ikut naik,” kata dia, Selasa (18/6).
Menurut dia, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat ini menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM. Seharusnya, pemerintah lebih menitik beratkan paham ekonomi negara pada ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan dibanding Ekonomi Liberal. Sebab, posisi dari ekonomi liberal cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara yang ikut serta dalam paham tersebut. Indonesia, seharusnya bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan asing.“ Kenaikan BBM saat ini dikarenakan paham Ekonomi kita adalah Liberal bukan paham Ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Kita lihat saja, semua perusahaan yang megelola minyak di Indonesia semuanya milik asing. Secara pembagiannya 90 persen minyak milik asing dan pertamina hanya memiliki kuota sebesar 10 persen. Maka, ini harus dirubah dengan menggunakan Ekonomi Pancasila dan jelas pengaruh kenaikan tak terelakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun tidak menjamin terhadap kelangsungan perbaikan ekonomi masyarakat. Pasalnya, dalam BLSM hanya memberikan sebesar Rp. 150.000 /bulan/RTS selama empat bulan setelah disahkannya kenaikan BBM oleh pemerintah. Kompensasi kepada masyarakat yang bersifat sementara itu pun, berupa voucher, juga tidak manusiawi. Disebabkan, proses penukaran nantinya pun masyarakat harus menukarkan kekantor pos setiap bulannya.“ BLSM tidak memanusiakan, membodohkan rakyat dan masyarakat tidak menjadi produktif,” tegasnya.
Sebetulnya, kata dia lagi, pemerintah lebih memberikan upaya-upaya produktif terhadap masyarakat indonesia secara merata. Bukan hanya yang menjadi tepat sasaran seperti adanya wacana BLSM tersebut. Upaya produktif yang dimaksud ialah “ Padat Karya” yakni melibatkan seluruh warga di Indonesia diseluruh desa untuk bekerja lebih produktif. Buka dengan bantuan yang nantinya malah membodohkan masyarkat.“ Pemerintah harus melakukan upaya-upaya produktif dan bisa memberikan langkah kongkret untuk kesejahteraan rakyat. Gerindra tidak bisa memberikan dikarenakan terganjal oleh para penguasa besar di negara ini,” ungkapnya.
Hal senada pun diungkapkan, Ketua FSPMI Jatim, Jamaluddin, bahwa dengan adanya BLSM itu sama saja dengan membdohi rakyat. Dikarenakan, naiknya itu bisa dihitung bahwa setiap anggota keluarga yang mendapatkan hanya Rp. 1.250 per hari. Sementara diketahui, bahwa semua harga baik sembako, transportasi. Bahkan, disemua lini perekonomian juga ikut naik.“ Pemberian BLSM itu sama saja bohong dan membodohi masyarakat Indonesia terutama buruh. Jika iini naik kami akan memilih demo besar-besaran dan pastinya kami tidak akan lagi mendukung Pak De dalam Pilgub Jatim Agustus mendatang, karena Pak De gagal menaikan Upah Sektoral kota,” tukasnya. (mag/kas)
