JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memenuhi undangan rapat Tim Pengawas (Timwas) Century DPR setelah dua kali mangkir dari panggilan Timwas Century. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kedatangan KPK untuk menyampaikan progress report penanganan kasus Century yang telah dilakukan lembaga antirasuah belakangan ini. Misalnya, soal hasil penggeledaaan KPK di BI baru-baru ini. Termasuk hasil pemeriksaan terhadap mantan Menkeu Sri Mulyani di AS beberapa waktu lalu.
Namun tidak banyak informasi penting yang diperoleh karena KPK tidak menyampaikan secara detail. “Makro boleh lah, keseluruhan,” ujar Samad di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).
Putra Makasar datang hanya didampingi Wakilnya Zulkarnaen.
Abraham menjelaskan, ketidakhadirannya dalam 2 kali undangan timwas Century sebelumnya karena berbenturan dengan kegiatan lain. “Kalau kemarin tidak bisa penuhi undangan timwas, karena kebetulan waktunya bersamaan dengan kegiatan di luar daerah yang jadwalnya sudah dibuat jauh-jauh hari,” jelas dia.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo mengaku rapat dengan pimpinan KPK dilakukan secara tertutup agar KPK leluasa menjelaskan progress report penanganan kasus Century ini. “Ya, rapat kali ini memang akan kita lakukan secara tertutup, agar KPK tidak ada beban untuk menjelaskan penanganan dan persoalan yang dihadapi dalam upaya penuntasan kasus Century secara hukum. Tetapi setelah itu tentu akan ada penjelasannya,” katanya.
Yang jelas kata dia, ada dua nama dari jajaran Bank Indonesia yang sudah menjadi tersangka atas kasus korupsi. Keduanya menjadi tersangka bukan dari gratifikasi tapi kasus korupsi. Namun, Pramono, siapa nama-nama itu tak bisa ia beritahukan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta media menanyakan langsung kepada KPK. “Intinya kami mendapat banyak keterangan surprise yang selama ini tertutup. Kami mendukung sepenuhnya langkah KPK. Soal dua nama itu tanyakan pada KPK saja,” tutup Pramono.
Berlarut-larut
Sementara itu, anggota Timwas Century Fahri Hamzah menganggap penanganan Kasus Century terlalu berlarut-larut. Menurutnya, tak ada yang tahu perkembangan kasus tersebut dalam enam pekan terakhir. “Sudah banyak kejadian-kejadian penting. Selain mereka melaporkan sampai di mana kasus ini (dalam rapat) karena sudah terlalu lama. Adakah sesuatu yang baru yang membuat kita optimistis ini bisa selesai secepatnya,” ujar Fahri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Fahri, usia kasus hampir lima tahun. Usia penyelidikan pun hampir empat tahun. Meski demikian, Fahri menilai tersangkanya tak jelas. “Progres kasus ini apa? Kalau KPK merasa tidak sanggup, bilang saja tidak sanggup. Karena konstruksi sudah jelas, hasil angket jelas, apa penjelasannya?” tambah Fahri.
Fahri mengaku mencurigai dengan kinerja KPK. Bahkan, ada pekerjaan sistematis dari orang-orang dalam untuk menutupi kasus ini untuk kepentingan tertentu. “Keterangan Rizal Ramli (mantan Menko Bidang Perekonomian), ada sedikit permainan dari Boediono, bailout dicairkan asal dia dicalonkan jadi wapres. Kronologinya itu menjadi peristiwa yang menandakan adanya tawar-menawar tinggi dalam pencalonan lalu,” pungkas dia.
Namun, tudingan Fahri ditepis kubu Partai Demokrat. Partai pengusung SBY- Boediono di Pilpres 2009 itu menganggap Fahri hanya berimajinasi. Sebab, saat ini kasus bailout Century sudah masuk ke ranah penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Itukan orang itu memang begitu. Biarlah, proses inikan sudah lama berjalan, yang mengawasi Timwas,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).
Karena itu, anggota Komisi VIII DPR ini menyebut bahwa tudingan Fahri hanya imajinasi semata. Terlebih, kasus Century saat ini sudah dalam proses penegakan hukum. “Ya tidak perlu berandai-andai, imajinasi. Biarkan proses hukum, jangan menghubung-hubungkan,” pungkas dia. (gam/abd)
