PAMEKASAN – Ratusan warga miskin di enam desa di Kabupaten Pamekasan belum menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pencairan bantuan untuk enam desa itu tertunda karena adanya penolakan dari kepala desa masing-masing.
Keenam desa tersebut masing-masing Desa Campor, Kecamatan Proppo, Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Desa Larangan Luar, dan desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan.
Dari enam desa tersebut, menurut kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat, empat diantaranya tetap menolak bantuan tersebut. Keempatnya adalah Desa Bukek, Padelegan, Kaduarat Barat, dan desa Banyupelle. Sementara sisanya, awalnya menolak namun pada akhirnya menyatakan menerima.
Pencairan dana konpensasi kenaikan BBM tersebut di Pamekasan sudah mencapai 92 %, sisanya yakni 8% ditargetkan tuntas sebelum Idul Fitri tahun ini.
Lembaganya, kata Ade, hanya memiliki kewenangan mencairkan dana bantuan tersebut sesuai data yang diterimanya. Sementara, mengenai penentuan sasaran, bukan menjadi kewenangannya.
Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat soal beberapa kendala yang dihadapi. Pemkab juga membantu dengan melakukan pendekatan melalui camat dan diharapkan dalam waktu dekat bantuan tersebut sudah bisa disalurkan secara keseluruhan.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan pihaknya meminta semua kepala desa yang tidak mau mendistribusikan dana BLSM tersebut untuk berkonsultasi dengan pimpinan daerah, karena tidak semua warga yang tercatat sebagai penerima merupakan warga mampu.
Soal alasan ketidaksesuaian data dengan dana yang dikucurkan, kata Juhaini, bisa dibicarakan guna mencari solusi yang lebih baik demi kepentingan bersama. Penangguhan yang dilakukan oleh kepala desa, menurutnya, bukan jalan keluar terbaik. Karena sebagian penerimanya merupakan warga miskin yang sangat membutuhkan dana tersebut.
Sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan menolak mencairkan dana BLSM karena data penerima bantuan tersebut dinilai tidak valid. Jika data yang dikeluarkan BPS tersebut digunakan, para kepala desa khawatir menjadi sasaran protes masyarakat miskin yang bisa mengancam keselamatan perangkat desa.
Sebelumnya, penyaluran BLSM di Desa Bungbaruh dan Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, juga terindikasi salah sasaran. Sebab, di antara penerima BLSM kebanyakan keluarga mampu, bahkan di antaranya sudah terdaftar sebagai Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat tahun ini. Sedangkan keluarga miskin yang hidup sebatangkara, justru tidak menerima.(awa/muj/rah)
