PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menilai data kemiskinan di wilayahnya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur, terdapat sejumlah indikator data yang digunakan pemerintah sudah tidak valid. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah bantuan sosial dari pemerintah.
“Misalanya pada program KIS (Kartu Indonesia Sehat), Rastra (Beras Prasejahtera), dan juga PKH (Program Keluarga Harapan). Bantuan-bantuan tersebut kami temukan sejumlah penerimaan sudah tidak tepat sasaran,” kata Sahur.
Sebab, lanjutnya, yang mendapat bantuan justru warga yang lebih mampu dibandingkan dengan warga lain disekitarnya yang kondisi ekonominya lebih layak memperoleh bantuan dari pemerintah.
“Makanya, kami ingin datang ke Kemsos (Kementerian Sosial), untuk meminta agar Pemkab di berikan kewenangan bisa memiliki data kemiskinan tersendiri. Karena data kemiskinan yang dipakai saat ini hasil survei tahun 2015 lalu,” ungkapnya. (ALI SYAHRONI/MK/VEM)
