PAMEKASAN – Penolakan terhadap kebijakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh aktivis mahasiswa diwarnai aksi pencegatan terhadap mobil dinas pemerintah. Para mahasiswa menghentikan setiap mobil berplat merah yang melintas di bundaran Monumen Arek Lancor dan meminta penumpang dan pengemudinya turun untuk ikut menandatangani penolakan tersebut.
Aksi yang dilakukan Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) itu sempat diwarnai kericuhan, ketika salah satu mobil dinas tidak mau berhenti saat para mahasiswa itu menghadang. Sebagian dari mereka berusaha mengejar dan memaksa berhenti hingga sempat terjadi perdebatan antara mereka dengan pengemudi kendaraan. Beruntung kejadian itu tidak berlanjut dengan aksi perusakan setelah sejumlah petugas polisi berusaha melerai.
Para mahasiswa melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke halaman Kantor DPRD setempat sambil terus melakukan orasi mengecam kebijakan penaikan harga BBM di sepanjang jalan yang mereka lalui.
Di kantor dewan itu, para mahasiswa meminta agar para anggota DPRD ikut membubuhkan tanda tangan menolak penaikan harga BBM. Namun, dari 45 orang anggota DPRD, tercatat hanya empat anggota yang memenuhi permintaan itu.
Mereka antara lain Suli Faris anggota Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Juhaini ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainal Abidin ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Abusiri ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Para aktivis mahasiswa itu lalu mencari sejumlah anggota dewan yang belum menandatangani penolakan ke ruang fraksi dan ruang komisi. Namun setelah meyakini tidak ada lagi anggota DPRD di gedung tersebut, para mahasiswa itu keluar dan melanjutkan orasinya.
Koordinator aksi, Zaini menyatakan rasa herannya karena akibat terjadinya defisit anggaran akibat subsidi BBM. Itu membuktikan, pemerintah belum melakukan pengelolaan keuangan secara baik yang berdampak pada tidak tertatanya pengelolaan tersebut.
“Mana buktinya bahwa negara ini makmur, subur, dan kaya raya? Sebab, rakyat kecil semakin dibuat menderita oleh kebijakan pemerintahnya. Kekayaan negeri ini dinikmati orang luar dan segelintir orang di negeri ini melalui korupsinya,” kata Zaini.
Ia menyatakan kekecewaannya kepada para wakil rakyat yang mendukung kebijakan pengurangan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM. Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa mereka bukan mewakili rakyat, namun menjadi penguat pemerintah yang sedang berkuasa.
Ketua Komisi A, Suli Faris, yang menemui para mahasiswa menyatakan seharusnya pemerintah bukan menaikkan harga BBM untuk mengatasi defisit anggaran. Sebab, dampak dari kebijakan itu akan sangat membebani rakyat kecil.
Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya adalah menaikkan pajak kendaraan mewah, mengurangi beban biaya operasional kendaraan dinas dan menunda pembayaran gaji ke-13 bagi PNS.
“Selain itu, pemerintah bisa melakukan pengetatan pembayaran pajak bagi perusahaan besar di Indonesia. Sebab, banyak perusahaan yang menunggak pembayaran pajaknya,” kata Suli. (awa/muj/rah)
