SUMENEP – Empat dari lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dinilai tidak sehat. Empat BUMD itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, dan PT Sumekar. Sementara BUMD yang dinilai sehat Bank Perkeriditan Rakyat Syari’ah (BPRS).
Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, penilaian tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah daerah terhadap lima BUMD. Dari lima badan usaha tersebut, hanya BPRS yang bagus dan memenuhi terget.
”Setelah kami evaluasi, ternyata hanya satu dari lima BUMD yang sehat dan menyumbang PAD. Sedangkan yang lain masih belum menyumbang PAD, bahkan terbelit hutang,” kata Bupati usai rapat evaluasi di Hotel Dremland Sumenep, Rabu (12/6).
Belum berhasilnya empat BUMD tersebut menyumbang ke pendapatan asli daerah, kata Busyro, karena diinternal BUMD banyak orang baru. “Rata-rata memang baru menjabat, ya satu-dua tahunlah. Jadi, mereka masih melunasi sisa hutang dari pimpinan sebelumnya. Tapi, kami tidak melihat itu,” terangnya.
Pihaknya menyatakan, perlu keberanian dari pengelola sendiri. Selain itu, BUMD juga jangan menjadi birokrat kecil yang mengakibatkan terjadinya kendala perkembangan BUMD tersebut. ”Kalau tidak ada keberanian, kami yakin keberadaan BUMD hanya akan menjadi beban pemerintah,” paparnya.
Agar semua BUMD bisa berjalan maksimal sesuai harapan, menurutnya, perlu dilakukan berbagai inovasi. Jika jajaran pengelola hanya bentindak seperti sekarang ini, dipastikan tidak akan berkembang. ”Perlu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola BUMD agar tidak stagnan seperti saat ini,” ujarnya.
Selama ini, BUMD itu disuntik oleh pemerintah. Namun, belum ada perkembangan apapun. ”Kalau pemerintah hanya menyuntik penyertaan modal terus, sementara tidak ada dampak positif terhadap perkembangan BUMD, kan, percuma,” tukasnya.
Bupati akan melihat kinerja semua BUMD dua tahun ke depan. Jika tidak ada perkembangan, Bupati mengancam akan mengganti direktur BUMD yang bersangkutan. ”Kalau dua tahun ke depan BUMD itu tidak ada perkembangan, kami akan mengganti direktur BUMD itu,” ancamnya.
Direktur PDAM Sumenep Zainal Alim mengakui, sejak adanya penyertaan modal dari pemkab pada tahun 2010, belum mampu memenuhi target PAD. hal ini karena adanya kebocoran baik teknis berupa meteran air bocor maupun non teknis di lembaganya.
“Kami akan terus berupaya memenuhi target PAD. Seperti tahun 2012, kami sudah mampu menyumbang PAD senilai Rp 155 juta. Memang, kami akui masih butuh perbaikan diberbagai segi. Kemungkinan besar target PAD 20 persen bisa tercapai pada tahun 2015 mendatang,” ungkapnya.
Direktur PD Sumekar Moh Rusdi berjanji, ke depan, pihaknya akan berupaya melakukan menyegaran terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Pembenahan itu akan dimulai dengan memaksimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan, seperti tanah. “Kami punya aset tanah seperti di Pangerungan seluas lima hektar dan di Kota. Kami akan menyewakan tanah itu atau dijual untuk dijadikan tambahan modal,” tambahnya.
Ia menegaskan, ke depan tidak akan menggantungkan perusahaannya kepada modal penyertaan pemerintah. Selama ini dia mengaku memperoleh penyertaan modal dari pemerintah sebesar Rp 54 juta. Dengan modal itu, perusahaannya terus dikembangkan.
“Ke depan, kami tidak akan bergantung pada pemerintah. Kami akan manfaatkan aset yang ada untuk tambahan modal, apakah itu nanti dijual atau disewakan,” tegasnya. (edy/rif/mk)
