PAMEKASAN – Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili meminta anggota DPRD Pamekasan untuk tetap bekerja maksimal selama bulan Ramadhan dan tetap masuk kerja, sekalipun tidak ada kegiatan di intenal komisi.
Halili mengatakan sekalipun menjabat sebagai Pimpinan DPRD, namun dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada anggota dewan yang sering tidak ngantor. Sebab, kewenangan itu ada pada Badan Kehormatan.
”Kami di pimpinan DPRD hanya bisa menghimbau dan meminta agar anggota DPRD tetap bekerja maksimal, terutama di bulan Ramadhan,” kata Halili.
Badan Kehormatan DPRD akan secara rutin memberikan laporan perkembangan kenerja anggota DPRD Pamekasan kepada pimpinan DPRD. Laporan itu, kata dia, akan disampaikan pada akhir tahun untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
Menanggapi adanya anggota DPRD yang tidak masuk kerja pada hari pertama puasa, Halili menyampaikan tidak diukur sejauh mana anggota DPRD masuk kantor, karena tugas utamanya adalah menyerap aspirasi masyarakat.
Pada hari pertama puasa, sejumlah ruang komisi di DPRD Pamekasan terlihat sepi. Di setiap ruang komisi masing-masing hanya ada tiga orang anggota dewan yang ngantor. Selebihnya tidak terlihat datang ke kantor yang bersebelahan dengan Kantor Bupati itu.
Salah satu anggota Komisi B, Imam Khusairi mengaku di komisinya sedang tidak ada kegiatan, baik internal komisi ataupun kegiatan di luar. Ia masuk kerja karena dikhawatirkan ada masyarakat yang memiliki kepentingan dengan komisinya. Ia mengaku tidak mengetahui alasan sejumlah rekannya yang tidak masuk kerja.
“Bagi saya yang penting adalah pelayanan. Jangan sampai warga yang datang dari jauh untuk menemui anggota dewan, ternyata setelah sampai di sini, yang akan ditemui tidak ada,” kata Imam.
Juru bicara Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan, Mohammad Elman mengatakan bolosnya sejumlah anggota DPRD Pamekasan pada hari pertama bulan Ramadhan menjadi pertanyaan.
“Ini adalah contoh tidak baik, pada hari pertama mereka tidak masuk kerja dengan alasan puasa. Seakan-akan, ibadah menjadi hal yang dipersalahkan ketika mereka digugat karena tidak masuk kerja,” kata Elman.
Ia meminta agar Badan Kehormatan DPRD menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka, kinerja anggota DPRD Pamekasan secara keseluruhan agar bisa dinilai, siapa sebenarnya yang memiliki kinerja baik dan layak dipercaya dan siapa yang tidak layak dipercaya kembali menjadi anggota dewan.
”Sebab, kinerja mereka menjadi ukuran apakah mereka layak untuk dipilih kembali sebagai anggota DPRD atau harus diganti dengan yang lebih baik,” kata Elman. (awa/muj/rah)
