PROBOLINGGO – Harus disadari pembangunan kota tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya jaminan situasi kondusif dan stabil di tengah-tengah masyarakat. Keamanan dan ketertiban umum tentunya menjadi prasyarat pembangunan kota. Untuk itulah koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) harus terus ditingkatkan.
Demikian dikatakan, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setiawan, dalam sinergitas dan kemitraan Pemkot Probolinggo bersama SKPD dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Puri Manggala Bhakti, kemarin.
AKBP. Iwan Setyawan mengutarakan sejumlah permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dihadapi bersama. Menurutnya, sekecil apapun potensi permasalahan harus diselesaikan dan sebesar apapun permasalahan itu kalau dihadapi bersama akan mudah diatasi.
Adapun dalam catatannya, AKBP Iwan Setyawan mengutarakan sejumlah permasalahan mengamankan, karena tanggal 9 April ada agenda nasional, yakni Pemilu Legislatif. Hasil evaluasi kampanye aman dan kondusif. Namun masih ada kekurangan yang wajar. Sedangkan rencana pendistribusian logistik pemilu legislatif, masih banyak puluhan ribu surat suara yang rusak.
”Saya minta untuk segera diantisipasi oleh pihak KPU Kota Probolinggo, karena dampaknya kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan permasalahan itu sebelum hari H,”pintanya.
Selain itu honor petugas Linmas, jangan sampai menjelang hari tenang tidak terbayar, dan sudah dipastikan terbayar. Karena mereka akan bertugas di 661 tempat pemungutan suara (TPS), dan anggota Polres Probolinggo Kota hanya berjumlah 400 personil.
Belum lagi, dari 400 personil tidal semua dilibatkan, karena wilayah hukum Polres Probolinggo Kota melebar sampai diwilayah Kabupaten Probolinggo, yakni Kecamatan Wonomerto, Sumberasih dan Tongas.“Saya mohon kepada Walikota Hj.Rukmini, apa bisa memastikan anggota Linmas yang akan bertugas di 661 TPS sudah ada anggarannya,”tanya Iwan Setyawan.
Lebih jauh Iwan Setyawan menjelaskan masalah penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara terpadu tanggal 5 April menjelang masa tenang. Pihaknya berharap agar Parpol ikut berpartsisipasi menurunkan APKnya sendiri.
Merebaknya isu santet menjadi perhatian yang serius untuk segera di antisipasi. Merembatnya isu tersebut, berawal dari kejadian Paiton, Wonomerto hingga masuk ke wilayah Wonoasih Kota Probolinggo.
“Saya mohon bantuan MUI, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena masalah ini bukan hanya peran pihak kepolisian saja, melainkan peran kita semua sebagai warga masyarakat,”kata AKPB, Iwan Styawan.
Tak hanya permasalahan menjelang Pileg 9 April mendatang yang menjadi perhatian, masalah keberadaan Pulau Gili Ketapang yang berdekatan dengan wilayah Mayangan Kota Probolinggo ketika terjadi bencana alam.
Pihaknya memberikan ide untuk membuat Standar Operasional Prosedur terpadu antara Pemkab Probolinggo dan Pemkot Probolinggo untuk mengatasi masalah emergency. “Kami siap memfasilitasi MoU antara Pemkab dan Pemkot Probolinggo untuk menangani masalah bencana di Pulau Gili Ketapang,”paparnya.
Selanjutnya mengenai permasalahan tertib berlalu lintas. Setiap malam Minggu banyak anak muda dari wilayah Kabupaten Probolinggo masuk ke Kota Probolinggo yang menggunakan knalpot brong. Dan menjamurnya kedai kopi terindikasi ada peredaran minuman keras (miras), sehingga dampaknya berani melawan polisi.
“Saya berharap di sejumlah titik, seperti jalan Cokroaminoto, Mastrip, KH.Genggong, Pahlawan, PB.Sudirman, Soekarno Hatta, dan lain sebagainya, yang dilewati kendaraan sepeda motor dengan knalpot brong dipasang kamera CCTV. Ini akan meminimalisir permasalahan agar kami bisa secepatnya bertindak sebelum terjadi,”tandas AKPB.Iwan Setyawan.
Soal maraknya pencurian hewan, dampak kekalahan Kepala Desa yang mengikuti Pilkades juga mendapat perhatian khsus dari AKBP. Iwan Setyawan. Pasalnya, sistem pengamanan yang dipakai para peternak tidak standart.
“Ini salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Kami ada ide untuk pemkot Probolinggo agar membuat program Kandangisas,”terangnya.
Terakhir, masalah maraknya peredaran miras yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo, seperti di Jalan Letjend Soeprato, dan Jalan Brigjend Katamso. Dan jalan lingkar utara (JLU) yang rusak berat, serta masalah peredaran narkoba menjadi perhatian serius Polres Probolinggo Kota.
Menangapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, H.Sulaiman, mengapresiasi Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan yang telah memaparkan sejumlah masalah di Kota Probolinggo. Pihaknya berjanji akan mendukung, dan berharap kepada Pemkot Probolinggo untuk segera menindaklanjuti dengan kinerja yang nyata.
Hal ini akan menjadi pembahasan bersama di dewan, baik itu pembahasan menyangkut program pembangunan, perda, dan pembahasan APBD bisa berjalan berkesinambungan. Karena kita di dewan punya tanggungjawab kepada masyarakat.
“Insyaallah pembahasan revisi perda Miras akan muncul sebagai pembahasan perda inisiatif. Ini akan masuk masa sidang pertama pembahasan di dewan,”tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Secara terpisah, Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, menyatakan akan segera menugaskan Kesbangpol Linmas untuk segera menindaklanjuti realisasi anggaran petugas Linmas yang diterjunkan di 661 TPS. Soal permintaan perda Miras agar direvisi, dan transportasi ke Pulau Gili Ketapang jika terjadi bencana alam, pihaknya menyatakan agar segera dilakukan koordinasi.
“Saya berharap bahwa sinergitas antara Pemerintah Kota Probolinggo berjalan dengan baik dan komunikasi dengan FKPD terus berlangsung. Hal tersebut demi mewujudkan Kota Probolinggo yang lebih kondusif dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” terang Walikota Probolinggo.
