Oleh : MH. Said Abdullah*
Wacana koalisi ramping yang dipaparkan Calon Presiden PDI Perjuangan Jokowi jelas tak terkait sosok fisik dirinya. Sekalipun sempat sedikit memancing senyum wartawan yang bisa jadi karena pararel dengan fisiknya yang ramping- penegasan Jokowi sangat serius tentang bagaimana membentuk koalisi yang tak banyak melibatkan partai politik.
Tentu bukan sebuah ego keinginan menguasai kekuasaan titik tolak wacana koalisasi ramping. Logika yang dikembangkan lebih merupakan upaya bagaimana menguatkan sistem Presidensil yang dianut negeri ini. Sebuah pilihan sistem yang dalam perkembangan pelaksanaannya selama ini seperti terombang ambing dalam ketakjelasan. Proses menuju pemilihan Presiden dan pembentukan kabinet melibatkan begitu banyak partai sehingga tak ada beda dengan sistem parlementer.
Yang lebih parah lagi setiap pengambilan keputusan pemerintah harus lebih dahulu memerlukan kesamaan suara partai pendukung. Presiden yang seharusnya memiliki hak penuh dalam memutuskan kebijakan pemerintahan terpenjara kepentingan koalisi dari partai pendukung. Yang terjadi akhirnya berbagai keputusan pemerintah berjalan seret. Logika riil politik legitimasi dukungan rakyat pada Presiden betapapun tingginya, tak mampu membangkitkan totalitas penuh dalam pengambilan keputusan. Selalu setiap keputusan terpenjara silang sengketa kepentingan partai pendukung.
Perjalanan pemerintahan sejak tahun 2009 secara jelas menggambarkan betapa koalisi gemuk ternyata lebih banyak menimbulkan kegamangan serta terpecahnya totalitas pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Belum lagi ketika anggota koalisi bermain-main mengambil sikap beda; tetap ingin menikmati kue kekuasaan namun tak mau menerima resiko dan konsekwensi keputusan pemerintah.
Jokowi tampaknya belajar dari pengalaman teoritis dan empirik, baik dari perjalanan pemerintahan di negeri ini maupun di tempat lain. Bahwa secara logika pada dasarnya sistem presidensil memang tak pernah berhasil beriringan dengan sistem multi partai. Tak ada data sejarah perpaduan sistem presidensil sukses dikawinkan dengan sistem multi partai.
Koalisi ramping bisa jadi sebagai jalan tengah, yang diharapkan memberi harapan memandukan konsepsi riil politik di negeri ini, yang masih menggunakan sistem multi partai dengan sistem presidensil. Melalui koalisi ramping itu, diharapkan ada penguatan sistem presidensil sehingga pengambilan keputusan pemerintah lebih berpeluang terhindar dari perdebatan panjang penyamaan persepsi partai pendukung. Rakyat tak lagi dibingungkan sikap partai dan mentrinya yang kadang bermain-main, berseberangan.
Seluruh jajaran pemerintah bersatu kokoh dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Partai pendukung akan lebih mudah berada dalam paduan suara sama; tidak lagi mencla-mencle. Semua terlihat jelas partai yang berkuasa dan yang berada di dalam kekuasaan. Hitam putih keputusan pemerintah terang benderang sehingga rakyat dapat memberikan penilaian obyektif tanpa bumbu kebingungan lagi.
Terlalu banyak persoalan negeri ini yang perlu diselesaikan. Sebuah pemerintahan kuat, tegas, jelas serta berada dalam barisan kokoh mutlak diperlukan. Presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dengan koalisi ramping diharapkan tak lagi disibukkan pekerjaan rumah riak-riak kepentingan politik sempit.
*Anggota DPR R, asal Madura
