BANGKALAN – Sudah satu bulan lebih pelaksanaan kurikulum 2013 serentak dilakukan di sekolah-sekolah di Bangkalan. Namun pelaksanaannya sangat disayangkan, lantaran fasilitas penunjang pelajaran tak kunjung terealisasi ke setiap sekolah. Padahal seluruh perencanaan menyangkut penerapan kurikulum baru ini dihandle seluruhnya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan.
“Memang pelaksanaan kurikulum ini terkesan dipaksakan, sehingga kurang terencana dan tidak profesional. Ada kesan buru-buru dan singkat dalam penerapannya,” kata Abdullah Muad, Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Bangkalan, kemarin (1/9).
Menurutnya, pelaksanaan kurikulum ini belum terencana dengan baik, karena keterlambatan buku pelajaran sudah terlalu lama, itu pun terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Siswa hanya bisa belajar dengan instrumen seadanya. Selain itu, guru-guru di sekolah masih belum beradaptasi dengan baik terhadap kurikulum ini. Pasalnya, tidak semua guru menguasai terkait kurikulum, meski ada pelatihan belum jaminan secara keseluruhan bisa menguasai. Sebab mengubah pola kebiasaan cukup sulit, apalagi perangkat pendukungnya belum terealisasi.
Guru perlu banyak beradaptasi ulang menyangkut penerapan kurikulum ini. Dirinya menilai kurikulum 2013 penerapannya hanya mencapai 40 persen. Itu sudah dikatakan bagus. Mengingat alat pembelajarannya masih belum terealisasi dengan baik. Dalam Fase transisi masih terbilang biasa. Namun, alat penunjang belajarnya itu yang harus dipercepat oleh pemerintah. Meskipun secara materi pembelajaran kurikulum 2013 sangat baik diajarkan kepada anak didik.
Dia menjelaskan keterlambatan buku semacam ini terbilang fatal, karena jelas memakan waktu dan biaya. Apalagi itu terjadi secara nasional. Kalau hanya sifatnya kedaerahan masih bisa dimaklumi. Pengaruhnya pasti terhadap anak didik dan guru-guru dalam struktur pembelajaran di sekolah. Meskipun sudah ada Caset Disc (CD) yang telah diberikan untuk materi sementara, namun itu jangan sampai berlangsung terus-menerus.
“Pemerintah pusat harus cepat dan tanggap, demi kepentingan pendidikan anak didik. Materinya sudah bagus, pelaksanaannya malah kurang terencana. Seharusnya, saat ajaran baru dimulai, anak didik harus sudah matang dalam menerima pembelajaran,” ungkapnya.
Untuk itu, kebijakan pusat harus terlaksana dengan baik. Sebab pengaruhnya bisa menyerang beban psikologis pengajar dan murid, karena terkesan dipaksakan. Apalagi pelaksanaan kurikulum sudah berjalan. Seharusnya, pemerintah harus siap antisipasi terkait keterlambatan buku tersebut, karena merupakan program nasional.
“Kementerian sudah mengambil alih semua pelaksanaannya mulai dari penyusunan materi, pembuatan buku, dan juga pendistribusiannya. Semua rencananya sudah tersentralisasi. Pertanyaannya siap apa tidak sebenarnya pemerintah terkait hal itu. Harusnya ada sanksi kepada pemenang lelang jika kesalahan terjadi di bagian itu,” paparnya.
Dirinya menilai pendidikan tak masalah jika dikaitkan dengan politis. Yang terpenting perencanaan dan tahapan ini sudah dikaji dengan baik, mulai semua tahapan sampai prosesnya. Sebab, semua memang berkaitan erat dengan unsur politis. Hal itu tak menjadi permasalahan, yang terpenting politik untuk pendidikan, bukan malah pendidikan untuk politik.
“Dampaknya akan dirasakan pada generasi muda dan anak didik, kalau itu terjadi. Sebab kebutuhan pendidikan mereka belum terpenuhi dengan baik,” ucapnya. MOH RIDWAN/RAH
