SAMPANG – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, Wisni Hartono, membenarkan bahwa proyek pembangunan Tempat Penjualan Sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan dilaksanakan H Djamal Badrun, Direktur PT Sila Indah Perkasa, atas nama CV Burung Nuri milik Mustajib.
Menurutnya, hal semacam itu sudah lumrah di Sampang. “Rata-rata pengerjaan proyek di Sampang itu sistem pinjam bendera CV sudah biasa, hampir semuanya kayaknya, bukan pengerjaan proyek TPS saja,” ucapnya, Rabu (17/9).
Pernyataan itu menanggapi sorotan banyak pihak terkait penunjukan langsung Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada CV Burung Nuri untuk melaksanakan proyek pembangunan 416 TPS. Pasalnya, CV tersebut ditengarai pernah terlibat kasus. Anggaran pembangunan TPS senilai Rp 2.000.150.000.
Disinggung soal dugaan peminjaman nama pelaksana proyek tanpa surat kuasa antara CV Burung Nuri dengan PT Sila Indah Perkasa, Wisnu menuturkan, persyaratan itu menjadi wewenang masing-masing CV, dan biasanya dipayungi oleh notaris. “Itu urusan personalnya antara pemilik (CV) dengan pelaksana pengerjaan proyek,” jelasnya.
Tak hanya itu, Wisnu membantah tegas tudingan selama ini soal informasi adanya salah seorang kontraktor (rekanan CV) lainnya yang ikut nebeng dalam pembangunan proyek TPS itu. Katanya, pelaksanaan pembangunan TPS sejauh ini sesuai dengan kontrak kerja pengerjaan proyek.
“Tetap satu kontraktornya yaitu CV Burung Nuri yang mengerjakan H Djamad Badrun. Kalau selama ini disebut menggandol proyek namanya H Saufudin (Sudi) itu bukan kontraktor, tapi ikut membantu pekerjaan di sana atas suruhan H Djamad,” katanya.
Dirinya tak terima bilamana pengerjaan proyek TPS dituding tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tudingan yang ramai diperbincangkan itu. Sebab, menurutnya, untuk mengetahui kebenaran apakah kegiatan pembangunan TPS ada penggelembungan anggaran dan menyalahi aturan, semua bisa terjawab atas temuan BPK.
“Semua nanti ada pemeriksanya mulai dari Inspektorat baik BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang lain jangan sampai hura-hura menjustis bahwa pembangunan TPS banyak kejanggalan dan sebagainya,” tuturnya.
Alasan itu bukan tanpa sebab, karena sebelum dilakukan pembangunan TPS pasca kebakaran yang menghanguskan 127 kios dan 289 lapak, pembuatan perencana bangunan seperti RAB, sudah ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung).
“Dinas teknik yakni PU Cikatarung semua sudah ada patokannya, misalnya ukurannya sekian, kalau kami yang mengurusi masalah perencanaan pembangunan ya tidak bisa, kebetulan saja anggarannya ada dibencana,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang Wahyu Prihartono menilai TPS bagi pedagang di Pasar Srimangunan Sampang tidak sesuai RAB.
Wahyu menjelaskan dalam RAB disebutkan bahwa kayu yang harus digunakan adalah jenis gelam dan ada pondasinya. Kenyataanya, tidak ada pondasi dan kayu yang digunakan adalah jenis meranti (Koran Madura, 12/9).
Sementara Direktur PT Sila Indah Perkasa H Djamad Badrun saat dikonfirmasi via telepon, belum bisa memberikan jawaban terkait surat kuasa antar CV dalam peminjaman bendera proyek tersebut. Begitu pun, mantan Direktur CV Burung Nuri, H Nuri. RYAN HARIYANTO/MK
