Oleh : Hendris*
Sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden berbagai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat bermunculan. Ada banyak relawan yang mendukung Jokowi baik secara moral maupun materil. Dukungan dari masyarakat bukanlah suatu mobilisasi massa akan tetapi sebuah kesadaran kolektif. Dengan kata lain bangsa ini semakin cerdas dalam memilih sosok pemimpin. Sosok kelahiran Solo Jawa Tengah ini yang tersohor dengan blusukannya mampu membangkitkan apatisme politik rakyat yang selama ini sudah terkubur.
Buku dengan judul “jalan kemandirian bangsa” yang disusun oleh Tim Ahli Seknas Jokowi mengulas gagasan besar tentang konsep pembangunan negara. Hadirnya kumpulan tulisan yang disumbangkan oleh para intelektual ini, membuktikan bahwasanya bangsa ini tidak pernah kekurangan orang terpelajar dan pandai yang mampu membangun dan mengelola negeri ini (hal:v). Secara tersirat catatan pena dari para intelektual negeri ini memimpikan sebuah negeri yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Karena harus diakui dengan jujur bahwa negeri ini sudah penuh dengan ketergantungan. Baik secara politik, ekonomi dan budaya. Ironis bangsa ini ternyata tidak hanya impor kebutuhan ekonomi. Bahkan impor pemikiranpun sudah menjadi sebuah kewajaran. Buktinya pemangku kebijakan selalu mengadopsi sistem goverment bangsa lain. Padahal bangsa ini mempunyai konsep tersendiri dalam hal pembangunan bangsa.
Founding Father Soekarno mengumandangkan “Trisakti” sebagai sebuah visi kebangsaan, yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Gagasan murni yang lahir dari Bung Karno hanya menjadi semboyan yang tidak pernah termaterialkan dalam kehidupan berbagsa dan bernegara. Konsep kemandirian bangsa ini sudah dilupakan oleh para pemimpin negeri saat ini. Pemangku kebijakan, para pemimpin hanya memikirkan pembangunan dengan mengesampingkan kedaulatan dan kemandirian. Oleh karenanya tak heran jika bangsa ini sudah berada dalam situasi darurat, yakni darurat ketergantungan. Dalam hal ini saya berharap kepada Bapak Ir. Joko Widodo yang telah terpilih menjadi Presiden negeri ini mampu mematerialkan visi kebangsaan Trisakti Bung Karno. Karena hal yang demikianlah yang akan membebaskan negeri dari sebutan negara boneka.
Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno sebagai ideologi negara tidak hanya tercipta sebagai ideologi politik, namun juga sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (hal 648). Oleh karenanya Prof. Mubyarto merumuskan lima ciri kedaulatan ekonomi yang berasaskan pancasila. Pertama, kegiatan ekonomi digerakkan oleh ransangan sosial dan moral. Kedua, masyarakat mempunyai inisiasi untuk mewujudkan kemerataan sosial. Ketiga, nasionalisme ekonomi. Keempat, demokrasi secara ekonomi. Kelima, keselarasan perencanaan nasioanal dan otonomi daerah (Ekonomi pancasila:1997).
Selanjutnya, negeri ini kaya akan keberaneka ragam budayanya. Setiap etnik memiliki kebudayaan tersendiri. Namun, masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah kebudayaan. Generasi saat ini sudah acuh tak acuh untuk melestarikannya. Terutama generasi muda lebih tersihir dengan budaya K-pop. Sehingga jangan salahkan bangsa lain apabila kebudayaan bangsa ini di klaim oleh bangsa lain. Seperti Reog ponorogo, tari kuda lumping Jawa Timur, tari pendet Bali yang telah diklaim oleh negara tetangga dan masih banyak lagi kebudayaan yang klaim negara lain.
Catatan akhir yang harus digaris bawahi bahwa buku ini bukanlah sebuah buku kampanye dalam pemenangan Jokowi. Artinya lewat buku ini Jokowi bukan berarti harus jadi pemenang dalam Pilpres Juli kemaren. Namun hal ini murni sebuah tanggung jawab untuk bersama-sama membangun bangsa yang mandiri yang dikemas dengan simposium nasional. Para ilmuan duduk bersama dalam merumuskan konsep kemandirian bangsa. Mulai dari geopolitik Indonesia sebagai negara maritim, kekuasaan negara dan demokrasi, reforma agraria dan lingkungan hidup, pembangunan instruktur dan antisipasi kebencanaan, industri dan perdagangan, politik energi, pendidikan dan kebudayaan, kenyataan, kependudukan dan tenaga kerja, riset dan teknologi, keuangan serta paradigma kemandirian dalam pembangunan. Hal itu semua tiada lain hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negera yang berdiri diatas kaki sendiri.
*) Sekretaris II BEM Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humanira UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
