JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mendapatkan nama-nama menteri yang akan membantunya di pemerintahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan akan segera mungkin mengumumkan nama tersebut usai dilantik menjadi presiden. “Sudah saya sampaikan Jumat atau Kamis. Atau bisa besok langsung pengumuman menteri bisa aja. Besok lusa tiga hari lagi enam hari lagi, juga bisa. Ya Nama tinggal umumkan,” kata Jokowi usai menghadiri acara Gladi Bersih di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).
Namun demikian, Jokowi sendiri masih merahasiakan siapa-siapa saja orang yang akan mengisi 34 kementerian yang dibentuknya. Dia menjelaskan hingga saat ini belum ada perubahan nama, hingga pelantikan hari ini. “Sudah tidak ada, semua sudah terkumpul,” katanya.
Saat disinggung terkait mobil kepresidenan yang baru dan ditumpanginya, suami dari Iriana ini mengaku tidak akan membeli mobil baru untuk dirinya saat menjadi Presiden. “Mobil kepresidenan gak akan beli baru. Nanti kita urus yang penting besok ada,” tegas Jokowi.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) meminta Jokowi- JK dan para pembantunya supaya transparan terkait harta kekayaannya. Hal ini penting guna meciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kalau nanti misalnya Pak Jokowi bisa menjelaskan harta kekayaannya, asal-usul kekayaannya, seperti pajaknya maka kita minta menteri-menterinya dapat melakukan hal yang sama,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (19/10).
Menurut Bambang, integritas harus dimiliki presiden/wapres dan para menteri kabinet. Jokowi juga harus punya terobosan radikal menyangkut harta. Bila ditemukan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus diserahkan ke negara. “Kalau saja Pak Jokowi nanti membuat komitmen bahwa nanti bila ditemukan harta kekayaan diluar yang telah dilaporkan akan dirampas negara, itu kan bagus juga, gagasan itu sudah pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan kita dapat sampaikan lagi,” sambungnya.
Bambang menambahkan, hal itu merupakan bagian penting untuk membangun integritas. Sebab jika presiden/wapres bersedia komitmen, maka para menterinya juga akan melakukan hal yang sama.
Pada bagian lain, Bambang mengaku belum mengetahui perkembangan penelusuran rekam jejak para calon menteri kabinet Jokowi-JK. Bambang hanya memastikan hasil penelusuran langsung diberikan ke Jokowi. “Enggak (diumumkan ke publik) karena ini kan, biasanya kalau diminta langsung presiden, kita laporkannya ke presiden dong,” imbuhnya.
Meski pelantikan Jokowi-JK tinggal hitungan jam, Bambang mengaku belum mengetahui jadwal penyerahan penelusuran para calon menteri. Rencananya hasil penelusuran KPK diserahkan langsung oleh Abraham Samad. “Kami akan menjalankan amanah dengan sebaiknya, kalau dimintai tolong kami akan bantu. Tapi kami belum bisa memberitahukan kepada publik karena semuanya dikonsolidasikan sejauh mana permohonannya saya belum tahu, saya ya, saya harus cek dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Hasto Kristiyanto menyerahkan nama calon menteri ke KPK pada Jumat 17 Oktober lalu. Hasto menjelaskan bahwa dokumen yang dibawanya berisi daftar nama calon menteri yang akan masuk ke kabinet Jokowi. Nama-nama itu adalah hasil penyaringan yang telah dilakukan Jokowi. “Jadi kami tidak tahu isi dokumen tersebut. Tapi betul bahwa dokumen itu berisi nama menteri, nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Bapak Joko Widodo terhadap nama-nama menteri,” jelas Hasto.(GAM/AJI)
