JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memiliki modal politik yang sangat kuat dan signifikan untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pengalaman serta prestasi dunia politik yang mumpuni menjadikannya layak dilirik untuk menjadi menteri dalam kabinet, bahkan sekelas menteri koordinator. “Representasi partai, karena Puan adalah Ketua DPP Bidang Politik, di DPR juga menjabat sebagai ketua fraksi. Prestasi dan pengalamannya adalah terlibat langsung dalam dinamika politik partainya yang kemudian menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa,” ujar Direktur Ekskutif Indo Barometer M Qodari dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/10).
Menurut Qodari, dari segi pengalaman politik, Puan juga punya jaringan kuat karena sudah menjabat ketua fraksi sejak periode lalu. Kemudian, pada jajaran pengurus partai dia juga memegang jabatan sentral dalam bidang politik. “Menurut saya, Puan adalah politisi yang network-nya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak. Tak jauh beda ketika berbicara soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,” ungkap dia.
Pengalaman Puan dalam politik antara lain dua kali pemilu selalu meraih Bilangan Pembagi pemilih (BPP) dan suara terbesar nasional. Puan juga menjadi Ketua Tim Pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah.
Untuk tingkat nasional, Puan memimpin PDI Perjuangan memenangkan Pemilu Legislatif 2014 sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, serta berperan sebagai Ketua BP Pilpres PDI Perjuangan. Untuk acara partai, Puan juga teruji karena beberapa kali menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan perhelatan besar PDI Perjuangan.
Terkait dengan peluangnya di kabinet, nama Puan juga masuk dalam nama-nama yang dirilis oleh Indo Barometer. Dalam daftar nama calon menteri dari Indo Barometer, Puan masuk sebagai calon Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama nama calon lain yakni Muhaimin Iskandar dan Pramono Anung. “Nama-nama ini hasil telusuran media massa, info dari kelompok masyarakat, dan narasumber yang dianggap kredibel dan relevan. Namun perubahan dan pergeseran nama-nama calon menteri dan nomenklatur kementerian masih bisa terjadi karena dinamika politik seperti yang sudah dinyatakan oleh Jokowi sendiri,” jelas Qodari.
Munculnya nama Puan melahirkan spekulasi bahwa putri Megawati itu terpilih dikarenakan berasal dari keluarga Soekarno.
Namun peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penilaian itu tidak etis dan terlalu subjektif. “Menilai kapasitas Puan hanya karena latar belakang keluarga dan menghilangkan fakta lain yang dialami atau diperjuangkan Puan, sangat tidak etis dan subjektif,” kata Lucius, Minggu (19/10).
Menurut dia, Puan Maharani kader yang telah melewati berbagai pengaderan di PDI Perjuangan. Jika Puan kini menduduki pos jabatan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan, hal itu sangat wajar sesuai dengan proses kaderisasi di internal PDI Perjuangan. “Puan Maharani harus diberikan peluang yang sama dengan profesional partai lainnya. Selain punya latar belakang pendidikan yang terverifikasi, Puan juga meraih banyak prestasi di partai dalam mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014,” kata Lucius.
Dalam dunia politik, katanya, kepercayaan rakyat saat pemilu selalu menjadi indikator kesuksesan politikus. Atas hal itu, Puan sudah menjawabnya dengan meraih suara terbanyak pada pelaksanaan pemilu, bahkan secara nasional merupakan peraih suara terbanyak, melewati angka BPP. “Jadi, dengan modal prestasinya, sudah layak sebenarnya Puan diganjar posisi politik lain sebagai apresiasi atas kemampuannya memimpin selama ini, termasuk menjadi menteri yang sesuai dengan kemampuannya,” kata Lucius.
Dia berharap publik tidak menghakiminya sebagai figur yang tak berprestasi hanya karena opini yang dibangun oleh lawan politiknya. Masyarakat diharapkan objektif menilai dan jika diberi kesempatan oleh Jokowi, penilaian semestinya datang setelah melihat hasil kerjanya.
“Jika jadi anggota kabinet, ini adalah ajang pembuktian diri seorang Puan. Apakah dia mampu atau tidak, diberi kesempatan dulu,” tambah Lucius. (GAM/ABD)
