JAKARTA- Nama Komjen Pol Budi Gunawan disebut-sebut nominasi kuat menjadi Wakapolri. Namanya, kini masih digodok di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Pro kontra seputar posisi baru Komjen Budi Gunawan kembali mencuat.
Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai wacana yang beredar soal penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Wakil Kapolri. “Saya menghargai apapun putusan Polri tentang pengangkatan Wakapolri (terma-suk Budi Gunawan),” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (19/4).
Dia memastikan, lembaga antirasuah ini tidak memiliki wewenang terkait Budi Gunawan. Apalagi sampai mencampuri pemilihan calon Wakapolri. “Dan, soal ini bukan domain kami tapi wewenang penuh dari Polri,” tegas Indriyanto.
Diketahui, Komjen Budi Gunawan sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK. Ketika itu dia dicalonkan menjadi Kapolri dan telah disetujui DPR. Namun, status hukum dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Budi mengajukan gugatan praperadilan. Dari Senayan sendiri nama Budi didukung penuh menjadi Wakapolri. Sebab, dia sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri menilai sangat aneh apabila masih ada pihak yang meminta Budi Gunawan jadi Wakapolri. “Wah, kalau masih nekad mau calonkan BG jadi wakapolri, orang-orang ini memang buta mata, telinga juga otaknya,” jelasnya di Jakarta, Minggu (19/4).
Menurutnya, dilihat dari sudut pandang manapun, baik dari historis, sosiologis dan hukum, jangankan jadi kapolri jadi cakapolri pun BG sudah tidak layak.
Jelas Mbak Rachma, ada tiga alasan kenapa Budi Gunawan tidak layak menduduki pucuk pimpinan Polri. Pertama, kasusnya yang pernah dibuka KPK, menjadi prahara dua institusi penegak hukum, KPK-Polri. Kedua, BG menjadi penyebab hukum menjadi komoditi politik penguasa, khususnya kepentingan individu yang berada dalam lingkaran kekuasaan seperti ‘Ibu Budi’. Ketiga, kekisruhan hukum kasus BG menjadi preseden buruk penegakan hukum dan pelemahan pemberantasan korupsi. “Oleh karenanya, tolak BG jadi Wakapolri karena akan mencoreng muka Polri sebagai penegak hukum, dampaknya rakyat tidak percaya polisi dan akan terjadi kriminalitas besar,” ujarnya.
Akan tetapi, argumentasi Rachma ini ditentang Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menilai Budi Gunawan layak menduduki pos Wakapolri.
Ia yakin BG dapat bersinergi dengan baik bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. “BG layak jadi Wakapolri,” tegasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).
Masinton pun menilai tidak ada masalah jika BG ditunjuk sebagai Wakapolri, sebab jenderal polisi bintang tiga itu sudah clear dari dugaan rekening gendut. Oleh sebab itu, penunjukkan BG sebagai Wakapolri ataupun posisi lain, tidak perlu lagi mengacu pada opini publik.
(GAM/ABD)
